Rekening Nganggur 3 Bulan Bisa Diblokir, Ini Kata PPATK dan Respons Publik

Nusavoxmedia.id – Langkah pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama minimal 3 bulan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memicu perdebatan di ruang publik. Diumumkan melalui Instagram resmi mereka pada akhir Juli 2025, kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga sistem keuangan tetap aman dari penyalahgunaan, termasuk untuk transaksi ilegal seperti pencucian uang.

Namun, keputusan ini tak diterima begitu saja. Publik menyoroti potensi kerugian dan kebingungan yang dialami para nasabah, terutama yang memiliki rekening simpanan pasif. Salah satu pengkritik paling vokal adalah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, yang menyebut langkah PPATK tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ia menilai pembekuan dilakukan tanpa sosialisasi memadai dan memperumit akses nasabah terhadap dananya sendiri.

“Negara tidak boleh semena-mena membekukan rekening tanpa komunikasi jelas kepada pemiliknya,” ujar Hotman dalam sebuah unggahan media sosial yang viral.

PPATK menjelaskan bahwa rekening yang dianggap dorman yakni tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam kurun waktu 3 hingga 12 bulan tergantung kebijakan bank, rentan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Blokir dilakukan sementara dan dana nasabah tetap aman. Masyarakat yang merasa keberatan dipersilakan mengisi formulir resmi daring untuk memulai proses reaktivasi. Ini form nya bit.ly/FormHensem.

Proses peninjauan dapat memakan waktu lima hari kerja, bahkan diperpanjang hingga 20 hari jika diperlukan. Selama masa tersebut, bank dan PPATK akan menelaah permohonan dan memverifikasi bahwa rekening tidak terlibat dalam tindak kejahatan keuangan.

Dari sisi hukum, PPATK berpegang pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberi wewenang kepada lembaga untuk menghentikan sementara transaksi yang dicurigai.

Namun di masyarakat, kasus-kasus nyata seperti pemblokiran tabungan pendidikan anak atau rekening cadangan justru menambah tekanan pada PPATK. Pengamat keuangan menyarankan pendekatan yang lebih humanis, seperti pengiriman notifikasi sebelum blokir atau pemberian masa tenggang lebih panjang.

Baca juga: Angka Kemiskinan Turun di Tengah Gelombang PHK, Apakah Data BPS Menggambarkan Realita?

Sejumlah LSM dan aktivis HAM turut mendesak agar aturan ditinjau ulang. Mereka menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak nasabah tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Meski PPATK membuka ruang dialog, kontroversi seputar kebijakan ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan publik.