Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kembali menjadi sorotan publik. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Townhall Meeting Danantara di JCC pada 28 April 2025. Ia menyampaikan pesan khusus kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk mengevaluasi BUMN secara menyeluruh, termasuk anak hingga cicit perusahaan. Namun, di balik narasi efisiensi investasi, muncul pertanyaan: apakah Danantara transparan, atau sekadar panggung megah untuk transfer kapital?
Alasan dan Fungsi Danantara
Prabowo Subianto membentuk Danantara untuk mengonsolidasikan aset negara di BUMN dan kementerian, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Nama “Daya Anagata Nusantara” berarti kekuatan masa depan Nusantara, mencerminkan visi Indonesia Emas 2045. “Danantara akan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis,” ujar Prabowo saat peluncuran pada 24 Februari 2025. Pembentukan ini berdasarkan perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disahkan DPR pada 4 Februari 2025.
Danantara berfungsi sebagai pengelola investasi strategis, mengonsolidasikan aset BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, Pertamina, dan PLN, dengan total aset Rp9.600 triliun. Fokusnya meliputi hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, energi, dan digitalisasi. Muliaman Darmansyah Hadad, Kepala Danantara, menegaskan bahwa investasi ini menargetkan dampak jangka panjang. “Setiap langkah kami dukung untuk pembangunan berkelanjutan,” ujarnya pada 24 Februari 2025.
Pesan Prabowo dan Langkah Strategis
Prabowo memberikan pesan khusus saat menghadiri Townhall Meeting Danantara di Jakarta Convention Center. Prabowo menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap BUMN dalam pertemuan tertutup dengan Danantara pada 28 April 2025. “Libatkan penasihat asing untuk perspektif global,” tegas Prabowo, seperti dikutip detikcom pada 29 April 2025. Ia juga menyinggung kontroversi penunjukan tokoh asing seperti Thaksin Shinawatra, eks PM Thailand, sebagai penasihat, dengan menyatakan tidak ingin terlibat dalam politik domestik Thaksin.
Danantara telah mengambil langkah strategis. Pada 24 Maret 2025, pemerintah menyerahkan mayoritas saham 13 BUMN, termasuk Danareksa, ke Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk memperkuat operasional. Penunjukan tokoh internasional seperti ekonom Jeffrey Sachs dan Ray Dalio juga menjadi bagian strategi mengantisipasi risiko global.
Pro-Kontra Danantara: Harapan Ekonomi vs Transparansi
Danantara memicu pro dan kontra yang tajam di kalangan masyarakat dan pengamat. Pihak yang mendukung melihat Danantara sebagai harapan besar untuk transformasi ekonomi. Juhaidy Rizaldy Roringkon dari Indonesia Law and Democracy Studies menyebut Danantara sebagai wujud demokrasi ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945 pada 26 Oktober 2024. Pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Rahmat Setiawan, pada 1 Maret 2025, memuji Danantara sebagai langkah strategis untuk investasi berkelanjutan.
Sebaliknya, pihak yang kritis menyoroti risiko transparansi dan pengelolaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat mengaudit langsung tanpa izin DPR, memicu kekhawatiran penyelewengan. Media bahkan membandingkan Danantara dengan 1MDB Malaysia, yang terlibat skandal korupsi. Peneliti CSIS, Deni Friawan, pada 31 Januari 2025, menekankan pentingnya independensi. Sementara Rahmat Setiawan Guru Besar dari Universitas Airlangga juga mempertanyakan dewan pengawas yang dipimpin Menteri BUMN, khawatir Danantara menjadi alat politik.
Tantangan dan Komitmen Danantara
Tantangan ini terlihat saat IHSG anjlok 4,45% pada 24 Maret 2025, menjelang pengumuman pengurus. Ini menunjukkan ketidakpastian pasar. Analis Sucor Sekuritas, Reyhan Pratama, menyebut dampak Danantara terhadap IHSG belum signifikan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan konsolidasi operasional sebagai prioritas Danantara, seperti dilansir detik.com pada 23 April 2025.
Penutup
Danantara berada di persimpangan antara harapan dan tantangan. Pesan Prabowo untuk evaluasi menyeluruh menunjukkan komitmen pemerintah, tetapi sorotan transparansi tetap menjadi polemic di sepanjang jalan. Di tengah dinamika ini, Danantara harus membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar panggung megah, melainkan lembaga yang benar-benar akuntabel untuk masa depan investasi Indonesia.
