SPPG Dulomo Utara Perkuat Standar Dapur MBG, Libatkan Tenaga Bersertifikat dan Sanitasi Ketat

Nusavoxmedia.id – Penerapan standar nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat di tingkat daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dulomo Utara menjadi salah satu contoh pelaksanaan program dengan mengedepankan pengelolaan dapur yang higienis, tertata, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) pemerintah.

Pengelolaan tersebut mencakup penggunaan fasilitas dapur yang memenuhi prinsip sanitasi pada seluruh tahapan, mulai dari penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga penyajian makanan. SPPG Dulomo Utara juga menerapkan sistem drainase serapan untuk mencegah genangan air dan meminimalkan risiko kontaminasi lingkungan dapur.

Kepala SPPG Dulomo Utara, Al Fadil Gusti, menegaskan bahwa aspek sanitasi menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

“Kami memastikan seluruh operasional dapur berjalan sesuai SOP, termasuk pengelolaan sanitasi dan drainase, agar makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi,” ujar Al Fadil, Sabtu (20/12), dikutip dari keterangan resmi.

Selain infrastruktur, penguatan sumber daya manusia turut menjadi perhatian. SPPG Dulomo Utara melibatkan Ahli Gizi bergelar S.Gz serta Chef bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam seluruh tahapan layanan, mulai dari perencanaan menu hingga penyajian makanan bagi penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menyatakan bahwa kualitas fasilitas dan kompetensi tenaga menjadi faktor kunci dalam menjaga mutu pelaksanaan Program MBG.

“Keamanan pangan dalam Program MBG tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh fasilitas dapur yang higienis dan tenaga yang kompeten. Infrastruktur sanitasi dan SDM bersertifikat merupakan bagian dari kepatuhan terhadap SOP nasional,” ujar Hida di Gorontalo.

Ia menambahkan, konsistensi penerapan standar di tingkat daerah menjadi fondasi keberlanjutan program.

“BGN mendorong setiap SPPG untuk konsisten menerapkan standar fasilitas dan sanitasi. Kepatuhan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta melindungi kesehatan penerima manfaat,” pungkasnya.