Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Tambang Ilegal, Enam Smelter Diserahkan ke PT Timah

Nusavoxmedia.id – Pemerintah menegaskan keseriusannya menindak tambang ilegal melalui penyerahan enam smelter hasil rampasan negara kepada PT Timah Tbk. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam prosesi di kawasan PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Ia menilai langkah itu sebagai bukti nyata penegakan hukum untuk menyelamatkan kekayaan alam nasional.

Keenam smelter tersebut disita Kejaksaan Agung dari kasus korupsi tata kelola timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Aset rampasan awalnya diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar, lalu diteruskan ke CEO Danantara Rosan Roeslani, dan akhirnya kepada Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro. Nilai total aset mencapai Rp6–7 triliun, belum termasuk kandungan tanah jarang (rare earth) yang diyakini bernilai lebih besar.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara Picu Spekulasi Politik

Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi aparat hukum yang bergerak cepat menertibkan tambang ilegal. “Kita harus tegas, siapa pun yang merugikan negara akan ditindak. Ini bukti negara hadir menjaga aset rakyat,” ujarnya, dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Ia menegaskan penegakan hukum tidak boleh pandang bulu dan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Presiden juga menyoroti bahwa kasus tambang ilegal di Bangka Belitung menjadi pelajaran penting agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut penertiban ini bukan hanya urusan hukum, tetapi juga soal kedaulatan ekonomi bangsa. “Kita harus pastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir pihak,” katanya.

Selain itu, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas operasi penertiban ke daerah lain dan menegaskan pentingnya melanjutkan operasi di seluruh wilayah tanpa memberi ruang bagi praktik penyelundupan. Ia optimistis langkah tegas ini mampu menyelamatkan uang negara hingga puluhan triliun rupiah.

Dengan kerja sama lintas lembaga antara Kejaksaan Agung, TNI, Bea Cukai, dan Bakamla, pemerintah berharap keberhasilan ini menjadi awal baru dalam menjaga kekayaan alam Indonesia dari praktik ilegal.