Prabowo Minta Mendagri Proses Pencopotan Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana

Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memproses pencopotan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang tetap berangkat umrah bersama keluarga di tengah bencana banjir dan longsor di wilayahnya.

Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi percepatan penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

“Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya? Diproses,” kata Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Mendagri Tito Karnavian menjawab, “Bisa, Pak.”

Prabowo kemudian menyebut tindakan meninggalkan wilayah saat darurat sebagai bentuk desersi dalam istilah militer.

“Ini kalau tentara namanya desersi, itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya enggak mau tanya partai mana,” tegasnya.

Dalam rapat yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang tetap berada di lapangan.

“Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ucapnya.

Baca Juga: 105 SPPG di Aceh Jadi Dapur Umum, 562.676 Paket Makanan Disalurkan untuk Korban Banjir

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan Mirwan dijadwalkan diperiksa inspektorat Kemendagri setelah tiba di Indonesia.

“Diagendakan Bupati akan diperiksa besok (hari ini) kalau sudah tiba,” ujarnya pada Minggu (7/12/2025), dikutip dari Detik.

Menurut Bima, tim inspektur khusus Kemendagri sudah meminta keterangan dari jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Sebelumnya, Mirwan MS berangkat umrah pada 2 Desember 2025. Saat itu 11 kecamatan di Aceh Selatan sedang terdampak banjir dan longsor. Mirwan sendiri telah menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Nomor 360/1315/2025 tertanggal 27 November 2025.

Ia mengajukan izin perjalanan ke luar negeri kepada Gubernur Aceh pada 24 November 2025, namun ditolak Gubernur Muzakir Manaf melalui Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025 karena Aceh sedang dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.

Kemudian, Mirwan memberikan klarifikasi tertulis pada Jumat (5/12/2025). Ia mengatakan telah meninjau lokasi banjir dan memastikan situasi terkendali sebelum berangkat.

“Sebelum berangkat, saya sudah turun langsung memeriksa kondisi masyarakat dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai komando,” katanya.

Ia juga menyatakan surat penolakan izin dari Gubernur Aceh baru diterima Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, saat dirinya sudah berada di Mekkah. Gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi akibat bencana disebut menjadi penyebab keterlambatan penyampaian surat.