Nusavoxmedia.id – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan launching dan groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, proyek tersebut menjadi bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional dalam Klaster Kemandirian Energi dan Air.
Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi fosil.
“Yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Selasa.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp tersebut. Pemerintah menargetkan proyek itu dapat diselesaikan pada 2029 dengan potensi efisiensi biaya listrik yang diperkirakan mencapai Rp 73,9 triliun setiap tahun.
Pada 2026, pemerintah membidik pembangunan PLTS dengan kapasitas mencapai 30 GWp. Seiring dengan pengembangan energi surya, pemerintah juga menargetkan penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas total 13 GW.
Prasetyo menyebut Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih relatif rendah. Hingga April 2026, kapasitas PLTS terpasang di Indonesia baru mencapai sekitar 1,5 GWp dari total potensi energi surya sebesar 3.294 GWp.
“Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp. Program ini akan dibangun bertahap: Tahap I 17 GWp, Tahap II 18 GWp, dan Tahap III 30 GWp,” kata Prasetyo.
Pemerintah sebelumnya juga telah memperluas pembangunan pembangkit energi baru terbarukan di sejumlah wilayah. Sepanjang 2025, sebanyak 15 pembangkit EBT dibangun, terdiri dari 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM).
Pembangunan tersebut menelan anggaran Rp 103,3 miliar dan ditargetkan melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Pada tahun ini, pembangunan energi terbarukan dilanjutkan melalui proyek PLTS Terpadu di 39 lokasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program tersebut ditujukan untuk menyediakan akses listrik bagi 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp 450,2 miliar.
Selain itu, pemerintah juga membangun tiga lokasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk melayani 464 rumah tangga dengan anggaran Rp 50,4 miliar.
Prasetyo juga menyinggung perkembangan Program Listrik Desa yang telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sementara itu, sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu telah memperoleh manfaat melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Lebih lanjut, program PLTS 100 GWp dinilai tidak hanya berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah juga memproyeksikan proyek tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi pembangkit, pengembangan baterai dan jaringan listrik, serta penguatan industri panel surya atau solar photovoltaic (PV) di dalam negeri.
Pengembangan energi bersih tersebut juga diperkirakan membuka lapangan kerja baru. Prasetyo menyebut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 berpotensi menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, termasuk lebih dari 760.000 pekerjaan yang berkaitan dengan sektor ekonomi hijau.
“RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2025-2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs.
Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi,” kata Prasetyo. Di kutip dari Kompas.com
