Pemerintah Perkuat Tata Kelola BGN, KPPG Jadi Ujung Tombak Program MBG

Nusavoxmedia.id – Pemerintah resmi memulai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perpres yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 November 2025 itu menjadi pedoman koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program MBG.

“Kami baru menyelesaikan rapat perdana sebagai kick-off implementasi Perpres Nomor 115 Tahun 2025,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri di Jakarta, Rabu (3/12/2025), dikutip dari keterangan resmi.

Perpres tersebut menetapkan Menko Bidang Pangan sebagai Ketua Tim Koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Sejumlah langkah lanjutan akan segera dilakukan, meliputi sosialisasi masif di tingkat pusat dan daerah, penyusunan proses bisnis tematik lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penyusunan proses bisnis masing-masing instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah juga menyiapkan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) layanan MBG sebagai acuan baku nasional.

Baca Juga: Gibran Tinjau Lokasi Banjir di Sumbar, Pastikan Distribusi Bantuan Dipercepat

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pemerintah akan memperkuat Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penataan dan penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di daerah.

“Penguatan kelembagaan KPPG merupakan isu strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan dan distribusi MBG di daerah,” ujar Rini.

Fungsi KPPG juga diperluas, termasuk koordinasi dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kerjanya.

Penguatan kelembagaan tersebut akan ditopang sejumlah regulasi turunan, yakni revisi Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN yang telah selesai dibahas dan menunggu penetapan Presiden, serta Peraturan BGN tentang organisasi dan tata kerja BGN beserta UPT-nya. Pemerintah pun menyiapkan penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan layanan MBG berjalan efektif di seluruh daerah.

Dalam aspek transformasi digital, pemerintah menyusun arsitektur data MBG berbasis data by name by address yang terintegrasi dengan data kependudukan dan geospasial. Pengelolaan data akan melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, serta BSSN dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia.

“Data menjadi fondasi utama pengelolaan program,” tegas Rini Widyantini.

Dengan penguatan kelembagaan, penyiapan regulasi, dan integrasi data lintas instansi, pemerintah menargetkan Program MBG dapat berjalan lebih akuntabel, efektif, dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.