Mendagri Minta Gubernur Selesaikan Penetapan Upah Minimum 2026 sebelum 24 Desember

Nusavoxmedia.id – Pemerintah resmi menetapkan aturan baru pengupahan setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan pada Selasa (16/12/2025).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti ketentuan tersebut secara tertib dan terkoordinasi. Ia menegaskan gubernur memegang peran sentral dalam penetapan upah minimum, mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar tujuh hari.

“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” kata Tito saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (17/12/2025).

Dalam ketentuan PP Pengupahan, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) bersifat opsional.

Seluruh penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dan disampaikan sebagai rekomendasi kepada kepala daerah. Tito juga meminta perangkat daerah, khususnya dinas ketenagakerjaan, segera berkoordinasi agar proses penetapan berjalan kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan.

PP Pengupahan terbaru mengatur formula kenaikan upah minimum menggunakan perhitungan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa. Rentang alfa ditetapkan antara 0,5 hingga 0,9, lebih luas dibandingkan aturan sebelumnya yang berada pada kisaran 0,1 hingga 0,3. Alfa merupakan indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Prabowo Jenguk Siswa dan Guru Korban Kecelakaan Mobil MBG di RSUD Koja

Dengan formula tersebut, kenaikan UMP 2026 dipastikan tidak lagi seragam seperti tahun 2025 yang ditetapkan naik 6,5 persen di seluruh wilayah Indonesia. Besaran kenaikan akan berbeda di tiap daerah, tergantung nilai alfa yang dipilih Dewan Pengupahan Daerah.

Kemendagri memastikan akan memantau langsung progres penetapan upah minimum di seluruh 38 provinsi. Pemerintah berharap seluruh kepala daerah dapat menyelesaikan penetapan upah minimum sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.