Ignasius Jonan Pertanyakan Kritik Singapura dan Malaysia soal Karhutla Indonesia

Nusavoxmedia.id – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan mempertanyakan kritik Singapura dan Malaysia terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang baru disampaikan belakangan ini. Ia menilai kritik terbuka melalui media sosial, terlebih jika disertai ancaman, tidak akan menghasilkan solusi yang efektif untuk mengatasi persoalan kabut asap lintas negara.

“Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat yang lalu? Mengkritik, apalagi secara terbuka di media sosial. Apalagi juga melakukan ancaman secara terbuka. Menurut saya, tidak akan menghasilkan outcome yang baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” ujar Jonan, dalam video di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (22/10/2026). Dilansir Kompas.com

Jonan mengatakan, persoalan karhutla seharusnya ditangani melalui kerja sama antarnegara, mengingat negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah memiliki kesepakatan untuk menangani polusi kabut asap lintas batas. Ia merujuk pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang telah diratifikasi atau ditandatangani di Malaysia.

“Kita bicara kebakaran hutan dan lahan, atau yang disebut karhutla. Singapura dan Malaysia melakukan kritik melalui para tokohnya. Padahal, kita sudah memiliki framework ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang diratifikasi atau ditandatangani di Malaysia,” sambung dia.

Menurut Jonan, seluruh negara ASEAN telah menyepakati kerangka kerja tersebut. Karena itu, ia mempertanyakan apakah Singapura dan Malaysia memiliki pendekatan berbeda dalam menyikapi persoalan karhutla. Ia juga menilai pernyataan yang hanya berorientasi pada kepentingan politik dan konstituen masing-masing negara tidak akan menyelesaikan masalah.

“Saya pikir ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik,” ucap Jonan.

Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh negara yang terdampak, termasuk dalam penyediaan peralatan, teknologi, dan personel yang memadai. Jonan mencontohkan kerja sama lintas negara dalam menangani perdagangan manusia, terorisme, dan perdagangan narkotika sebagai bentuk kolaborasi yang semestinya juga dapat diterapkan dalam penanganan karhutla.

“Kalau menangani human trafficking bisa, menangani terorisme bisa, bersama menangani perdagangan obat bius bisa bersama. Kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka,” ujar dia.

Jonan juga mendorong Singapura dan Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia apabila terdapat dugaan unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Menurut dia, ketiga negara perlu duduk bersama untuk mengidentifikasi perusahaan yang bertanggung jawab dan menjatuhkan sanksi secara adil berdasarkan temuan yang ada.

“Karena banyak juga perusahaan, itu juga ada yang listed, kemungkinan listed di Singapura atau di Malaysia, atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia. Bencana ekologi tidak semua bisa dihindari. Tapi, yang penting adalah kita bekerja sama, tidak perlu mengkritik, tidak perlu saling melakukan hal-hal yang saling menghina,” imbuh Jonan.

Pernyataan Jonan muncul di tengah desakan dari Malaysia agar negara-negara ASEAN mengambil langkah diplomatik terhadap Indonesia terkait kabut asap akibat karhutla. Anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, pada Selasa (13/10/2026), menyerukan pengajuan protes diplomatik karena menilai Indonesia belum melakukan upaya yang cukup untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Selain meminta protes diplomatik, Syed Saddiq juga mendorong negara-negara ASEAN memberikan tekanan finansial kepada Indonesia menyusul memburuknya kabut asap di kawasan. Ia menilai negara-negara yang terdampak, termasuk Singapura, perlu menyampaikan keberatan secara bersama-sama.

“Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan. Hal itu harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura. Kita harus mengirimkan protes diplomatik yang sangat jelas,” kata Syed Saddiq, di parlemen, seperti dikutip Reuters.