BGN Akan Tindak Tegas SPPG Penyebab Keracunan Program MBG

Nusavoxmedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk menjaga kualitas dan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga yang dipimpin oleh Dadan Hindayana itu memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional.

Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan lembaganya memberikan waktu satu bulan kepada semua pengelola SPPG untuk mendaftarkan sertifikat tersebut ke Dinas Kesehatan setempat.

Kami memberi waktu satu bulan kepada mitra atau yayasan di semua SPPG agar mereka mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11/2025), dikutip dari Tempo.

Baca Juga: Purbaya Pastikan Redenominasi Rupiah Tak Akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

Langkah itu diambil menyusul laporan Kementerian Kesehatan yang mencatat baru sekitar 4.000 dari 14 ribu SPPG yang mengajukan sertifikasi. Dari jumlah tersebut, hanya 1.287 dapur yang telah dinyatakan laik operasi. BGN pun berjanji melakukan verifikasi menyeluruh dan menindak tegas dapur yang belum memenuhi persyaratan kebersihan.

Sementara itu, sebanyak 112 dapur MBG dilaporkan telah ditutup akibat kasus keracunan, dan hanya 13 di antaranya yang dinyatakan siap kembali beroperasi setelah melalui pemeriksaan ketat. Ia menjelaskan bahwa penutupan dilakukan karena adanya insiden keracunan, dan hasil pengecekan menunjukkan adanya kesalahan dalam tata kelola.

Dalam kesempatan yang sama, dia menegaskan bahwa penutupan terhadap SPPG yang mengalami keracunan berulang akan bersifat permanen.

“Iya (penutupan permanen), kalau terjadi keracunan lagi, kan berarti dia tidak menjalankan tata kelola dengan baik,” ujar Nanik, dikutip dari Detik.

BGN menegaskan penerapan SLHS bukan hanya formalitas administratif, tetapi bentuk tanggung jawab hukum dan moral bagi setiap penyedia makanan bergizi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa dapur MBG telah memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan pengelolaan pangan yang aman sesuai regulasi Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan Permenkes No. 1096/2011.

Program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan gizi anak Indonesia. Namun, beberapa kali muncul kasus keracunan di sejumlah wilayah yang membuat BGN memperketat sistem pengawasan.