Nusavoxmedia.id – Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 merebak dari Jakarta ke banyak kota lain. Pemicu awalnya adalah tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta/bulan, yang oleh publik dipandang tak peka terhadap kondisi ekonomi. Pihak parlemen kemudian menyebut skema itu hanya berlaku hingga Oktober 2025, namun protes telanjur membesar.
Letupan emosi melonjak setelah Affan Kurniawan (21), pengemudi ojol, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi di sekitar kompleks parlemen. Aksi solidaritas dan kemarahan merambat ke berbagai titik, dari Senayan dan Kwitang di Jakarta hingga Makassar, Surabaya, Bandung.
Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Tiongkok untuk menangani krisis, sementara platform seperti TikTok menonaktifkan siaran langsung di Indonesia guna membatasi penyebaran konten bermasalah.
Dampak di lapangan kian nyata. Di Makassar, gedung DPRD dibakar dan menewaskan sedikitnya empat orang serta beberapa orang mengalami luka. Di Jakarta, infrastruktur transportasi rusak, gerbang tol ditutup sementara. Di sekitar Mako Brimob Kwitang, terjadi bentrokan serta insiden penjarahan terbatas di sejumlah ruko. Ratusan penangkapan dilaporkan sebagai bagian dari penertiban.
Baca Juga: Kericuhan Demo di Makassar Berujung Tragedi, Gedung DPRD Dibakar dan Tiga Orang Tewas
Penjarahan Sebagai Bahasa Politik
Malam 30 Agustus menjadi salah satu titik paling dramatis dalam rangkaian demonstrasi. Amarah massa tidak lagi hanya tertuju pada gedung-gedung pemerintah, tetapi merembet ke rumah sejumlah figur publik. Di Tanjung Priok, kediaman Ahmad Sahroni, wakil rakyat yang dikenal dengan gaya hidup mewah, digeruduk massa. Patung Iron Man, mobil Tesla, hingga Lexus miliknya dirusak dan dijarah. Rekaman aksi itu cepat menyebar di media sosial, disertai teriakan lantang massa yang menyebut “duit rakyat” sebagai simbol perlawanan terhadap privilese elit.
Di Jakarta Selatan, rumah anggota DPR sekaligus komedian Eko Patrio juga tak luput dari serangan. Massa memecah masuk, meninggalkan kerusakan besar pada bangunan yang selama ini diasosiasikan dengan status dan kekuasaan. Sementara itu, rumah Uya Kuya ikut jadi sasaran. Bukan hanya harta benda, bahkan kucing peliharaannya pun raib di tengah kekacauan. “Aku ikhlas aja,” ucap Uya setelah kejadian, meski ia menyayangkan hewan peliharaannya ikut menjadi korban. Polisi kemudian mengumumkan telah menangkap tujuh orang yang diduga terlibat dalam penjarahan tersebut.
Aksi serupa juga menyentuh beberapa figur lain seperti rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kediaman Ketua DPR Puan Maharani menjadi pusat kerumunan. Deretan peristiwa ini memperlihatkan bagaimana protes yang semula berfokus pada kebijakan berubah menjadi ledakan sosial, di mana rumah-rumah para elite dijadikan medium ekspresi kemarahan kolektif.
Baca Juga: Tragedi Ojol Tewas Dilindas Rantis, BEM SI dan BEM UI Serukan Gelombang Aksi Nasional
Sinyal Garis Keras dari Aparat
Di level kebijakan, otoritas semakin memperlihatkan garis keras. Kapolri dan Panglima TNI secara terbuka diminta untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi-aksi yang dilabeli sebagai anarkis. Narasi ini sekaligus memberi sinyal bahwa negara menyiapkan instrumen kekuatan sebagai jawaban utama atas eskalasi protes.
Namun di lapangan, komando pengamanan di Jakarta menegaskan bahwa personel tidak dibekali senjata api dalam pengamanan demonstrasi tertentu. Aparat hanya menggunakan tahapan bertingkat, mulai dari imbauan lisan, perisai, hingga gas air mata, sesuai prosedur internal. Artinya, secara hukum memang terbuka ruang bagi penggunaan kekuatan bersenjata, tetapi praktiknya diklaim tetap dibatasi dan memerlukan izin khusus dari pimpinan.
Meski demikian, pernyataan resmi itu tidak serta-merta meredam kekhawatiran publik. Bagi banyak orang, sinyal garis keras dianggap sebagai upaya negara mempertebal jarak dengan rakyat. Setiap tembakan gas air mata yang menghantam kerumunan bukan sekadar prosedur keamanan, tetapi juga simbol bahwa negara lebih memilih kekuatan koersif dibandingkan dialog.
Membaca Krisis Ini dengan Pisau Analisis Bakunin
1. Negara sebagai mesin dominasi dan krisis legitimasi
Mikhail Bakunin menilai negara cenderung memusatkan kuasa pada minoritas (kelompok kecil elit penguasa) yang menikmati privilese, sementara mayoritas (rakyat) menanggung beban. Di sini terlihat, bahwa paket tunjangan DPR yang meski dibatasi periodenya menjadi simbol jarak sosial-politik (kesenjangan antara rakyat dan wakilnya). Meskipun kebijakan ini “benar secara prosedural” (sesuai aturan hukum) tetapi gagal memenuhi rasa keadilan.
Ketika tragedi Affan terjadi, akumulasi ketidakpuasan menemukan titik api moral (momen pemicu yang membuat amarah rakyat meledak), sehingga negara tak lagi dipersepsikan sebagai pelindung, melainkan aktor yang gagap melayani dan sigap menindak.
Respons resmi dari pemerintah terlihat dari pernyataan bahwa aparat diperbolehkan menggunakan senjata (meski dibatasi prosedur) hingga sinyal garis keras lain. hal ini menunjukkan negara lebih fokus menjaga ketertiban dengan kekuatan koersif (pemaksaan), ketimbang merawat legitimasi (kepercayaan rakyat) yang sudah tergerus.
2. Spontanitas Massa dan Solidaritas Tanpa Pemimpin
Bakunin percaya bahwa kekuatan perubahan sejati lahir dari solidaritas spontan (kebersamaan yang muncul alami) di antara kelompok tertindas, bukan dari arahan elite politik yang terpusat. Mungkin, itulah yang sekarang terlihat di jalanan yaitu mahasiswa, buruh, pengemudi ojol, serta warga biasa saling terhubung secara organik. Mereka membangun front emosi kolektif (gelombang kemarahan dan rasa senasib) tanpa figur tunggal yang mengatur.
Penyebaran aksi ke berbagai kota, hingga prosesi pemakaman Affan yang diiringi rekan-rekan seprofesi, memperlihatkan adanya jaringan empatik (ikatan emosional) yang menjadi energi utama mobilisasi. Energi ini sulit dipatahkan hanya dengan teknik disiplin aparat seperti barikade, water cannon, atau gas air mata, karena ia bersumber dari rasa ketidakadilan yang dirasakan bersama.
3. Kekerasan sebagai Respons terhadap Penindasan Struktural
Bakunin tidak pernah mengagungkan kekerasan, melainkan melihatnya sebagai akibat dari relasi dominasi (hubungan timpang antara penguasa dan yang dikuasai). Karena itu, aksi massa seperti pembakaran gedung parlemen daerah, perusakan gerbang tol, penyerangan fasilitas publik, hingga penjarahan rumah para elite politik bukan sekadar tindakan brutal, melainkan dapat dibaca sebagai simbol penolakan terhadap struktur sosial-politik yang dianggap tidak adil. Rumah-rumah mewah milik pejabat menjadi target karena dipersepsikan sebagai lambang privilese (hak istimewa) yang kontras dengan penderitaan rakyat banyak.
Di sisi lain, tindakan represif oleh aparat seperti tembakan gas air mata, penyisiran wilayah protes, dan penangkapan massal justru memperkuat siklus eskalasi (lingkaran kekerasan yang saling membalas). Dalam pandangan Bakunin, setiap represi negara sering kali malah menyatukan massa ketimbang memecah mereka, terutama ketika muncul martir (korban yang meninggal atau terluka parah, seperti Affan) yang menegaskan bahwa sistem boleh jadi “sah” di atas kertas (legal secara hukum), tetapi tetap terasa tidak adil dalam kenyataan sehari-hari.
4. Titik Bahaya: Kooptasi dan Kriminalisasi
Bakunin memperingatkan adanya dua bahaya besar dalam gerakan rakyat. Pertama adalah kooptasi (penjinakan gerakan melalui negosiasi elite), yaitu ketika energi massa yang lahir dari kemarahan ditarik masuk ke meja perundingan dan direduksi menjadi sekadar janji teknokratis (janji prosedural yang jauh dari kebutuhan rakyat sehari-hari). Kedua adalah kriminalisasi, yaitu upaya memberi label bahwa seluruh gerakan hanyalah “anarkis” atau “perusuh,” sehingga aspirasi sah ikut tenggelam.
Narasi resmi tentang “langkah tegas sesuai Undang-undang” pada dasarnya berarti aparat diberi legitimasi hukum untuk melakukan tindakan keras, mulai dari penangkapan massal, pembubaran paksa, penggunaan gas air mata, water cannon, hingga, dalam kondisi tertentu, peluru karet atau peluru tajam. Dengan kata lain, hukum dijadikan pagar legal bagi kekerasan negara.
Bagi Bakunin, inilah bentuk nyata bagaimana hukum dijadikan alat delegitimasi (meniadakan legitimasi moral gerakan) sekaligus sarana disiplin (mengendalikan masyarakat dengan ancaman hukuman). Ditambah derasnya disinformasi dan kejadian liar di lapangan, framing bahwa protes hanyalah “kerusuhan” makin mudah terbentuk, sehingga menenggelamkan aspirasi yang sebenarnya lebih luas yaitu soal upah, biaya hidup, dan layanan publik.
5. Jalan Keluar: Federasi Tuntutan, Bukan Sekadar Ledakan Emosi
Bagi Bakunin, alternatif dari negara yang hierarkis (bertingkat dan dikuasai elite) adalah asosiasi horizontal, yakni federasi komunitas atau serikat yang mengatur kebutuhan nyata rakyat secara bersama-sama tanpa dominasi satu pihak. Dalam kerangka sekarang, artinya amarah di jalanan tidak boleh berhenti sebagai kemarahan sesaat, melainkan harus diubah menjadi platform tuntutan minimum yang disepakati lintas kelompok.
Tuntutan itu bisa meliputi evaluasi menyeluruh prosedur penggunaan kekuatan aparat; pengungkapan investigasi kematian Affan secara transparan dan independen; audit kebijakan privilese pejabat dan perbaikan skema kompensasi agar lebih proporsional dan akuntabel; penyediaan kanal pengaduan yang efektif bagi korban kekerasan aparat; serta perlindungan ruang sipil (hak masyarakat untuk berkumpul dan berpendapat) tanpa mudah dicap sebagai “anarkis.”
Tentu, usulan federasi tuntutan horizontal ini sangat idealis dan sejalan dengan pandangan Bakunin. Namun dalam konteks Indonesia, penerapannya menghadapi hambatan besar seperti fragmentasi antar kelompok protes, perbedaan kepentingan, serta tantangan logistik dan keamanan. Meski sulit diwujudkan secara penuh, gagasan ini tetap penting sebagai arah cita-cita yaitu sebuah arah yang dapat menginspirasi agar energi protes tidak berhenti di jalanan, melainkan dirajut menjadi solidaritas yang lebih permanen.
Tanpa langkah konkret semacam itu, negara hanya akan mengatasi gejala (misalnya membubarkan massa atau menutup akses jalan), tetapi membiarkan akar masalah, yakni ketimpangan kuasa dan ekonomi yang tetap bakal tumbuh dan berpotensi meledak lagi di kemudian hari.
Penutup: Krisis Legitimasi, Benih Revolusi
Gelombang demonstrasi yang dipicu tunjangan DPR, tragedi kematian Affan, hingga penjarahan rumah-rumah elite memperlihatkan wajah asli ketegangan sosial yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini yaitu ketidakadilan struktural yang menumpuk dan meledak dalam bentuk perlawanan. Dalam pisau analisis Bakunin, negara tampil gamblang sebagai mesin dominasi yang sigap menindak dengan legitimasi hukum, tetapi gagap menjawab kebutuhan riil rakyat.
Dari perspektif Bakunin, situasi semacam ini selalu mengandung paradoks. Setiap kali negara merespons dengan represi, ia memang bisa meredam gejolak sesaat, tetapi di saat yang sama ia menanam benih perlawanan yang lebih luas. Semua dinamika yang tergambar dari poin-poin sebelumnya bisa bertransformasi menjadi basis perubahan yang lebih radikal jika tidak segera diatasi.
Jalan keluar bagi pemerintah seharusnya bukan menambah lapis kekerasan, melainkan memulihkan legitimasi dengan langkah nyata yang dapat dirasakan publik. Tanpa itu, negara hanya sibuk mengobati gejala, bukan menyentuh akar masalah.
Bakunin mengingatkan bahwa jika akar ketidakadilan dibiarkan, represi justru menjadi bahan bakar revolusi. Dengan kata lain, pilihan pemerintah hari ini akan menentukan, apakah gelombang demonstrasi yang sedang berlangsung ini akan tercatat nantinya sebagai letupan yang reda, atau justru sebagai awal dari transformasi sosial yang lebih mendasar.
