Nusavoxmedia.id – Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU tersebut selanjutnya dijadwalkan dibahas dalam rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan timus dan timsin telah menuntaskan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
Dalam proses penyempurnaan draf, kedua tim turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter. Perbaikan dilakukan untuk memastikan penggunaan bahasa, sistematika, serta penomoran dalam rancangan undang-undang sesuai ketentuan.
“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dilansir oleh detikNews.
Selain perbaikan redaksional, timus dan timsin juga memeriksa keterkaitan antarpasal, rujukan pasal, hingga bagian penjelasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pertentangan maupun perbedaan penafsiran dalam materi RUU.
“Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” ujarnya.
Soedeson menyebut terdapat perubahan nomenklatur atau judul RUU berdasarkan hasil pembahasan Panja. Rancangan aturan tersebut kini disepakati menggunakan nama RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
“RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan,” katanya.
“Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama,” sambung dia.
Ketua Panja Komisi III DPR Habiburokhman kemudian meminta persetujuan para anggota atas laporan timus dan timsin tersebut. Seluruh anggota Panja yang hadir menyatakan setuju.
“Pimpinan menerima pendapat dari anggota panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?” tanya Habiburokhman.
“Setuju,” jawab anggota rapat.
Setelah laporan tersebut disetujui, pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan melalui rapat kerja Komisi III DPR. Agenda berikutnya adalah pembahasan tingkat pertama untuk pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tersebut.
Habiburokhman menyampaikan rapat kerja dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) pukul 13.00 WIB.
“Selanjutnya akan dilanjutkan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat kedua, tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 siang ini,” tuturnya.

