Nusavoxmedia.id – Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026). Sidang etik tersebut dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta Selatan.
“Hari ini sidang terhadap EHS yang masih berlangsung,” kata Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri. Dilansir detikNews.
Dalam sidang tersebut, Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi, sedangkan Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan. Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
“Kemudian kami juga sampaikan, sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Hendro Pandowo, M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., serta tiga anggota komisi lainnya,”
Trunoyudo menyatakan proses sidang etik tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menegakkan aturan secara transparan dan akuntabel. Dia juga meminta masyarakat turut mengawal proses penegakan kode etik terhadap para personel yang diduga melakukan pelanggaran.
“Seluruh proses penegakan Kode Etik Profesi Polri ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan tentunya juga secara etik, menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas,” tegas Trunoyudo.
“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” lanjut dia.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Dalam perkembangan kasus tersebut, Prabowo mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Sebelum sidang etik Eko digelar, Polri lebih dahulu menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ahrie Sonta. Majelis KKEP memutuskan Ahrie diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.
“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.
Atas putusan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan banding. Permohonan itu selanjutnya akan diperiksa oleh majelis KKEP pada tingkat banding.

