Nusavoxmedia.id – Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas judi online (judol). Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menyita aset senilai Rp 28 miliar dan memblokir 322 rekening yang diduga digunakan untuk menampung dana hasil perjudian.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Suhasto mengatakan, sindikat tersebut menjalankan situs perjudian online dengan memanfaatkan server yang berada di luar negeri, yakni Finlandia dan Amerika Serikat (AS).
“Sindikat ini mengoperasikan situs perjudian online ini dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi, diketahui lokasinya ada di luar negeri, yaitu negara Finlandia dan Amerika,” ungkap Suhasto saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Dilansir detikNews.
Menurut Suhasto, penggunaan server di luar negeri diduga menjadi salah satu cara sindikat untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Hingga kini, penyidik masih menelusuri pihak-pihak yang berperan sebagai operator situs tersebut.
“Untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum,” jelas Suhasto.
Dari hasil penyidikan sementara, polisi telah memblokir 322 rekening yang diduga berkaitan dengan penampungan uang hasil judi online. Total aset yang disita mencapai Rp 28.010.228.458.
“Total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp 28.010.228.458. Dan ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi, karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN,” ujar Suhasto.
Pengungkapan perkara ini berawal dari operasi siber yang dilakukan Subdirektorat IV Dirtipideksus Bareskrim Polri sejak 2025. Hasil penyelidikan tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Oktober 2026.
Dalam proses awal penyelidikan, aparat menelusuri aktivitas salah satu situs yang disebut sebagai website A. Pemeriksaan dilakukan terhadap sistem taruhan hingga mekanisme pembayaran yang disediakan, antara lain melalui QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, dan transfer pulsa.
Situs tersebut diketahui menyediakan beragam jenis permainan. Pengguna dapat memasang taruhan pada permainan kartu, kasino langsung, balap, togel, olahraga, crash game, arcade, poker, hingga esports.
Suhasto menjelaskan, penyelidik kemudian menemukan sejumlah rekening atas nama perorangan yang diduga digunakan untuk menerima setoran dana dari para pemain. Untuk mendalami aliran uang tersebut, Bareskrim berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Koordinasi dilakukan guna menelusuri pola transaksi yang diduga berkaitan dengan upaya menyamarkan asal-usul uang hasil perjudian online.
Selain itu, penyidik bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengidentifikasi dan memblokir situs tersebut. Website itu telah dimasukkan ke dalam basis data Trust Positif Komdigi sehingga tidak dapat diakses secara terbuka dari wilayah Indonesia.
Meski demikian, Suhasto menyebut situs tersebut masih berpotensi diakses melalui jaringan privat virtual atau VPN karena servernya berada di luar negeri.
“Namun, dikarenakan server tersebut berada di luar negeri, sehingga pengguna ini masih dapat mengakses website ini dengan menggunakan VPN,” tutur Suhasto.
Setelah menerima hasil analisis PPATK, penyidik meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Polisi kini masih mendalami kepemilikan rekening dan menelusuri pihak yang diduga menjadi pemilik manfaat atau beneficial owner dari dana hasil perjudian tersebut.
“Kemudian saat ini penyidik masih terus mencari barang bukti untuk melakukan penetapan tersangka, dalam hal ini adalah beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil judi online ini terhadap pemilik uang dan pada rekening-rekening tersebut,” ungkapnya.
Suhasto menambahkan, pemilik 322 rekening yang telah diblokir akan dimintai konfirmasi. Apabila rekening tersebut tidak dikonfirmasi, berstatus tidak aktif (dormant), atau menggunakan nama pihak lain sebagai nominee, dana di dalamnya dapat disita dan ditempatkan pada rekening penampungan Bareskrim untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal, yakni Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c, serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik juga mencantumkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ancaman hukuman dalam perkara tersebut berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar.

