Pakar Psikologi Forensik Soroti Dampak Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Nusavoxmedia.id – Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menilai pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi membuka persoalan yang lebih luas apabila perkara tersebut dibawa ke pengadilan dengan menggunakan pasal makar. Ia mengingatkan, pengungkapan rekaman penyadapan dapat menyeret banyak pihak karena berisi percakapan sejumlah tokoh.

Reza menilai, Indonesia perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul jika proses hukum terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal polisi lainnya berlanjut hingga persidangan. Menurut dia, terbukanya isi rekaman penyadapan berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dan kelembagaan.

“Perbincangan tentang banyak isu oleh banyak tokoh yang disadap bisa terungkap di persidangan. Akibatnya, banyak pihak yang sangat mungkin terdelegitimasi ketika rekaman penyadapan itu diperdengarkan,” kata Reza, dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026). Dilansir Kompas.com.

Ia memperkirakan pemerintah dan Presiden Prabowo belum tentu siap menghadapi dampak dari terbukanya berbagai percakapan tersebut di ruang sidang. “Dan perkiraan saya, justru negara (termasuk Presiden Prabowo) ‘tidak siap’ untuk itu, ke dalam ruang persidangan laksana dibawa bom yang siap meledak dan tersebar di sana-sini,” imbuhnya.

Reza kemudian membandingkan situasi tersebut dengan dua skandal yang pernah mengguncang pemerintahan Amerika Serikat (AS), yakni Epstein Files dan Watergate. Ia menyebut, terungkapnya dokumen, foto, video, serta catatan dalam Epstein Files yang menyeret nama Presiden AS Donald Trump tidak sampai membuat negara tersebut mengalami kelumpuhan.

“Sudah berbulan-bulan, foto, video, dan catatan yang dikenal sebagai Epstein Files tersebar ke seluruh dunia. Memang bikin gempar, tapi Amerika Serikat tidak kolaps,” kata Reza.

Berbeda dengan Epstein Files, skandal Watergate pada 1972 yang melibatkan Presiden AS Richard Nixon berujung pada pengunduran diri sang presiden. Perkara tersebut berkaitan dengan penyadapan dan upaya menghalangi penyelidikan oleh Federal Bureau of Investigation (FBI).

Saat itu, Nixon sempat menolak menyerahkan rekaman dengan alasan hak istimewa eksekutif atau executive privilege. Namun, Mahkamah Agung AS melalui putusan bersejarah pada Juli 1974 memerintahkan Nixon menyerahkan rekaman tersebut kepada hakim pengadilan.

Rekaman itu kemudian menjadi bukti bahwa Nixon memerintahkan Central Intelligence Agency (CIA) menghambat penyelidikan FBI terkait Watergate. Menurut Reza, kasus tersebut menunjukkan bahwa institusi negara dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum meskipun perkara melibatkan kepala negara.

“Namun, sisi positifnya, institusi-institusi negara justru tergerak untuk melakukan penyelidikan, sehingga Nixon mengundurkan diri,” ucapnya.

Ia menilai, proses pidana terhadap Listyo dan pihak lain yang diduga terlibat dalam penyadapan memang dapat memberikan kepastian hukum. Namun, Reza mempertanyakan apakah langkah tersebut juga akan membawa manfaat bagi kehidupan bernegara jika berbagai rekaman yang berpotensi melibatkan banyak tokoh dibuka di pengadilan.

“Justru selama bergulirnya sidang pidana yang mengenakan pasal makar atas diri terdakwa, banyak sendi kehidupan negara akan berdarah-darah. Sanggup?” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo berpotensi masuk kategori perbuatan makar. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

“Kami juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut mengarah pada tindakan yang dapat membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia mengatakan, penyidik tengah mendalami dugaan adanya upaya untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan kewenangan pemerintahan.

“Unsur-unsurnya itu memang mulai mengarah ke sana walaupun tentu ini masih dalam proses pendalaman, tapi setidaknya publik dapat mengetahui bahwa ada indikasi mengarah makar ya,” kata Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Rabu.

Yusril menegaskan, dugaan tersebut bukan mengarah pada pembunuhan, melainkan kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan pemerintahan.

“Kalau dikatakan membunuh rasanya setidaknya, tapi mengarah kepada suatu keinginan untuk melumpuhkan. Karena jika presiden itu tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan itu yang sedang didalami oleh para penyidik sekarang ini,” sambungnya.

Ia menambahkan, penyidik mulai mendalami motif dan tujuan penyadapan yang diduga melibatkan tiga jenderal polisi tersebut. Dalam proses pengembangan perkara, aparat disebut telah menemukan indikasi yang mengarah pada dugaan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

“Ketahuan ini motifnya untuk apa melakukan penyadapan, ke mana tujuan dari penyadapan itu, dan mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur di dalam Pasal 193 dari Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” ujarnya.