Bupati Tapsel Ungkap Dugaan Penebangan Hutan Jadi Pemicu Banjir Batang Toru

Nusavoxmedia.id – Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyatakan banjir bandang dan longsor yang melanda wilayahnya sejak 24 November 2025 diperparah aktivitas penebangan hutan di kawasan hulu Batang Toru.

“Ini ada penebangan hutan kelihatannya di hulu sehingga menyebabkan banjir bandang dengan intensitas hujan yang sangat tinggi,” kata Gus Irawan saat meninjau pengungsi di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, dikutip dari TribunMedan, Sabtu (29/11/2025),

Sebelumnya, Pemkab Tapsel telah dua kali menyampaikan keberatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Juli 2025, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari menerbitkan edaran penghentian sementara Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT).

“Padahal saya sudah senang, karena aktivitas itu sangat berpotensi merusak lingkungan,” ujar Gus Irawan. Instruksi itu diteruskan ke camat dan lurah.

Namun, aktivitas penebangan kembali berjalan pada Oktober 2025. Pemkab mengirim surat keberatan kedua pada 14 November 2025. Sekitar 10 hari kemudian, curah hujan ekstrem mengguyur sejak 24 November 2025 dan memicu banjir bandang serta serta longsor dengan dampak jauh lebih parah.

Baca Juga: Sibolga–Tapteng Terisolasi Akibat Banjir Bandang, Tim SAR Kerja 24 Jam Evakuasi Korban

Bencana serupa pernah terjadi setahun lalu di Sipange Siunjam (menyebabkan dua korban jiwa) serta menjelang Natal di Tano Tombangan. Atas dua kejadian tersebut, Pemkab mengajukan permohonan rehabilitasi-rekonstruksi senilai Rp28 miliar kepada BNPB dan disetujui Rp10 miliar untuk tahap awal.

Hingga Senin (1/12/2025), BPBD Sumatera Utara mencatat 226 orang meninggal dunia, 188 hilang, 603 luka-luka, dan 1.358.348 jiwa terdampak di 13 dari 15 kecamatan Tapsel.

Sementara itu, organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut menyampaikan analisisnya. Walhi membantah pernyataan Gubernur Sumut yang menyebut banjir murni akibat cuaca ekstrem.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba, pemicu utama bencana adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan akibat aktivitas tujuh perusahaan di atau sekitar ekosistem Batang Toru. Perusahaan tersebut antara lain:

• PT Agincourt Resources (membuka lahan baru ±120 hektare)
• PT North Sumatera Hydro Energy (PLTA Batang Toru)
• PT Pahae Julu Micro-Hydro Power
• PT SOL Geothermal Indonesia
• PT Toba Pulp Lestari
• PT Sago Nauli Plantation
• PTPN III Batang Toru Estate

Walhi mencatat dalam 10 tahun terakhir, sekitar 2.000 hektare hutan Sumut rusak, sebagian besar akibat perubahan status kawasan melalui SK Menlhk No. 579/2014.

“Banjir dan longsor bukan semata akibat hujan. Citra satelit menunjukkan hutan gundul di lokasi terdampak. Ini bencana ekologis akibat campur tangan manusia,” tegas Rianda, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (1/12/2025).

Walhi menuntut penghentian seluruh aktivitas industri di Batang Toru, penindakan pelaku perusakan, penetapan kebijakan perlindungan ekosistem, serta pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas.