Kenapa Banyak Pejabat Pilih Klarifikasi daripada Minta Maaf?

Nusavoxmedia.id – Di tengah era viral dan tekanan dari media sosial, pejabat publik sering kali “buka suara”. Tapi alih-alih meminta maaf, mereka justru memilih “klarifikasi”. Pertanyaan pun muncul, kenapa?

Klarifikasi: Bahasa Lembut untuk Menolak Salah

Secara definisi, klarifikasi berarti pelurusan. Tapi dalam praktik komunikasi politik, klarifikasi sering dipakai sebagai perisai retoris yang berguna untuk menjauh dari tuduhan tanpa terlihat menolak mentah-mentah.

“Yang disampaikan bukan maksud saya.”

“Saya tidak berniat menyinggung siapa pun.”

Kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya tidak mengakui kesalahan, tapi cukup ambigu untuk menenangkan publik. Ini adalah bentuk damage control minimalis.

Permintaan Maaf Berisiko Besar Secara Politik

Dalam kultur politik Indonesia, permintaan maaf bisa dibaca sebagai pengakuan bersalah dan itu bisa dipakai lawan politik sebagai peluru. Maka wajar jika banyak pejabat atau figur publik berhitung ketat sebelum berkata, “Saya minta maaf.”

Apalagi jika isu menyangkut:

• Etika pemerintahan
• Dana publik
• Ketimpangan sosial
• Privilege

Permintaan maaf di konteks ini bisa menjadi legitimasi tuntutan hukum, pemakzulan, atau reshuffle.

Klarifikasi: Aman Secara Hukum, Lentur Secara Makna

Klarifikasi memberi ruang tafsir. Ia bisa:

• Dianggap cukup bagi simpatisan
• Tidak membenarkan tuduhan dari lawan
• Menenangkan publik tanpa membuat pengakuan

Dengan kata lain, klarifikasi adalah strategi bertahan. Bukan langkah menyerang, tapi cukup untuk meredam eskalasi.

Media dan Framing: Klarifikasi Lebih “Ramah” Diberitakan

Media juga lebih sering memakai diksi “klarifikasi” karena terdengar netral. Bandingkan dua judul ini:

“Pejabat Klarifikasi Pernyataan Kontroversial”

“Pejabat Akui Bersalah dan Minta Maaf”

Yang pertama masih memberi ruang bagi simpati. Sementara yang kedua, meski faktual, langsung melekatkan label “bersalah”.

Karena itu, pejabat pun lebih suka diliput dalam nada klarifikasi ketimbang permintaan maaf.

Apakah Ini Strategi Efektif?

Tidak selalu. Klarifikasi bisa jadi bumerang jika publik menilai pernyataan itu:

• Tidak tulus
• Tidak menjawab substansi
• Terlalu normatif

Pada titik tertentu, publik bisa merasa “dibohongi secara elegan.” Dan itulah saat kepercayaan mulai terkikis.

Klarifikasi Adalah Bahasa Kekuasaan

Klarifikasi tidaklah sekadar istilah netral. Dalam praktiknya, ia adalah strategi komunikasi kekuasaan yang digunakan untuk bertahan dari krisis, membentuk persepsi, dan meredam tekanan.

Dan selama politik masih bermain pada persepsi, bukan akuntabilitas, maka klarifikasi akan terus jadi alat utama menggantikan permintaan maaf yang lebih berisiko.