Nusavoxmedia.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dijadwalkan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026) sore di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Said mengungkapkan bahwa informasi mengenai pelantikan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya melalui sambungan telepon pada Minggu (7/6/2026) malam.
“Jam 16.30 dilantik di Istana. Ditelpon semalam oleh Pak Seskab Letkol Teddy. Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres No 137/2024,” kata Said saat dihubungi, Senin (8/6.2026). Di kutip dari cnnindonesia
Meski membenarkan rencana pelantikan tersebut, Said belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tugas maupun agenda yang akan diembannya setelah resmi masuk ke lingkar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, sinyal bergabungnya Said Iqbal ke dalam pemerintahan telah disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pekan lalu, Prasetyo mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan Said mendapatkan posisi yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan, sejalan dengan kiprahnya selama ini sebagai tokoh buruh nasional.
Rencana penunjukan Said juga mendapat dukungan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
Menurutnya, kehadiran figur buruh di dalam pemerintahan dapat menjadi jembatan untuk memperkuat perjuangan pekerja melalui jalur kebijakan.
Andi Gani menilai, meskipun ada pimpinan organisasi buruh yang memilih berada di dalam pemerintahan dan ada pula yang tetap berada di luar kekuasaan, keduanya tetap dapat bersinergi memperjuangkan kepentingan kaum pekerja.
“Merupakan suatu sinergitas yang luar biasa pimpinan buruh yang memilih berada di lingkaran kekuasaan dan pimpinan buruh yang memilih di luar pemerintahan untuk saling mendukung terhadap perjuangan buruh Indonesia,” katanya.
Masuknya Said Iqbal ke jajaran penasihat presiden dinilai menjadi langkah baru dalam memperkuat representasi kalangan buruh di tingkat pengambilan kebijakan nasional, khususnya dalam isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.
