Nusavoxmedia.id — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Megawati, keputusan tersebut telah disampaikannya secara langsung kepada Prabowo.
Megawati mengatakan, dirinya sempat menemui Prabowo untuk menyampaikan terima kasih sekaligus menjelaskan bahwa PDIP tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan. Ia menyebut partainya akan mengambil posisi sebagai penyeimbang.
“Saya datang benar, ngomong baik-baik, saya tidak akan ditawari untuk masuk, ‘saya tidak masuk ke kabinet Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang’,” kata Megawati di acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar BPIP, Senin (10/8). Di kutip dari cnnindonesia.com
Karena itu, Megawati mengaku heran dengan munculnya kritik terhadap sikap PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Ia menilai istilah “penyeimbang” yang digunakan partainya justru dipersoalkan oleh sejumlah pihak.
“Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer ‘penyeimbang apa?’, ini si buzzer, nggak pernah baca dia, eh iya dong, kenapa nggak boleh?” ujarnya.
Megawati kemudian menjelaskan pandangannya mengenai posisi partai politik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia menilai istilah oposisi dan koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.
“Kok saya selalu diomongin oposisi, emangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi, silakan baca kalau tidak percaya,” katanya.
Presiden kelima RI itu juga menanggapi pihak yang menyebut dirinya berada dalam posisi oposisi karena PDIP tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Megawati meminta pemahaman mengenai sistem politik Indonesia tidak disamakan dengan sistem parlementer.
“Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi’, haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b***, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak?” ujarnya.
Megawati menegaskan kembali bahwa keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan bukan berarti partainya mengambil posisi sebagai oposisi. Ia menyebut PDIP memilih menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
