Nusavoxmedia.id – Partai Demokrat menyatakan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya. Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY menegaskan, partainya tidak memiliki kandidat yang akan diajukan untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026).
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” kata AHY.
Menurut AHY, keputusan tersebut mengacu pada ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan oleh presiden.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujarnya.
AHY menyebut keputusan Demokrat itu telah melalui konsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi dilakukan melalui sambungan video pada Jumat pagi.
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga meminta seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif. Dia berharap semua pihak memberikan kesempatan agar mekanisme pergantian wakil presiden berlangsung sesuai ketentuan konstitusi.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) pagi.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, lembaganya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut sekaligus menentukan tahapan tindak lanjut pengunduran diri Gibran.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden definitif. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto diberi waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan dari lembaga tersebut.
