Nusavoxmedia.id – Pemerintah Belanda berencana mengurangi sekitar 25.000 posisi pegawai negeri sipil (PNS) dalam upaya menekan belanja negara. Sejumlah pekerjaan yang selama ini dijalankan aparatur pemerintah nantinya akan dialihkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Dikutip dari The Straits Times, Rabu (11/11/2026), kebijakan tersebut ditargetkan mampu menghemat anggaran negara sebesar 900 juta euro atau sekitar Rp 18,23 triliun per tahun mulai 2027. Nilai penghematan itu diproyeksikan meningkat hingga 3,5 miliar euro atau setara Rp 70,92 triliun pada 2035.
Wakil Menteri Dalam Negeri Belanda, Eric van der Burg, mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah besar untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi administrasi negara.
“Kita tidak bisa terus melakukan apa yang selama ini kita lakukan Oleh karena itu, kita akan mengambil keputusan sulit demi mewujudkan pemerintahan pusat yang benar-benar berfungsi: lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih ramping,” kata Eric van der Burg. Dilansir detikFinance.
Rencana pengurangan pegawai tersebut muncul setelah jumlah aparatur pemerintah Belanda mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir 2025, jumlah pegawai pemerintah tercatat mencapai 160.000 orang atau naik sekitar 41 persen dibandingkan 2018.
Kenaikan jumlah pegawai itu terjadi meskipun sejumlah kabinet sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk mengurangi ukuran birokrasi pemerintahan.
Namun, kebijakan pemangkasan tidak akan diberlakukan secara merata terhadap seluruh instansi. Sektor pertahanan dan kepolisian menjadi dua bidang yang dikecualikan dari rencana pengurangan tersebut.
Berdasarkan surat Van der Burg kepada Parlemen Belanda, kementerian, lembaga inspektorat, serta badan pelaksana pemerintah diperkirakan menjadi institusi yang paling terdampak. Sejumlah lembaga bahkan berpotensi menghadapi pengurangan jumlah pegawai hingga 45 persen atau 60 persen.
Selain mengurangi jumlah aparatur, pemerintah Belanda juga berencana memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pekerjaan administrasi. Penggunaan AI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja eksternal.
“Perkembangan teknologi yang menjanjikan juga membuka jalan bagi pengurangan perekrutan tenaga eksternal serta terciptanya administrasi yang lebih ramping. Berbagai inisiatif kecerdasan buatan telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir di berbagai sektor pemerintahan, dengan tujuan untuk menerapkan AI secara lebih luas guna meningkatkan produktivitas,” ujar van den Burg.
Di sisi lain, meskipun Belanda memiliki tingkat defisit anggaran yang tergolong rendah dibandingkan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, kondisi fiskal jangka panjang tetap menjadi perhatian pemerintah.
Besaran defisit dan proyeksi keuangan negara pada masa mendatang dinilai masih menyimpan tantangan. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan di balik upaya pemerintah Belanda melakukan efisiensi belanja dan merampingkan struktur birokrasi.
