Nusavoxmedia.id – Sejumlah warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, mengeluhkan penetapan data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga mereka. Warga yang tercatat dalam desil 6-10 mengaku status tersebut berdampak pada akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah, terutama bantuan pendidikan anak.
Salah satu warga, Yeti (37), mengatakan anaknya yang berhasil diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) justru gagal mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena keluarganya masuk dalam desil 6-10.
Kondisi tersebut membuat Yeti harus memikirkan biaya kuliah anaknya yang disebut mencapai Rp7 juta. Di saat bersamaan, ia bersama suaminya masih harus memenuhi kebutuhan dua anak lainnya yang masing-masing duduk di kelas 6 SD dan taman kanak-kanak.
Suami Yeti bekerja sebagai PJLP dengan penghasilan sekitar Rp5,3 juta per bulan. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan tiga anak, termasuk biaya kuliah, kebutuhan sehari-hari, serta sewa rusun.
“Kasihan kayak kami ini yang tinggal di sini, yang tinggal di rusun ini belum kita bayar sewa rusun, belum kita mikirin anak buat biaya kos dan lain-lain makan di sana, mana harus bayar juga UKT-nya kena Rp7 juta karena desil kita tinggi,” Selasa (22/9/2026). Di lansir Kompas.com
Dengan berbagai kebutuhan tersebut, Yeti mengaku pengeluaran keluarganya kerap lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima setiap bulan.
“Pengeluarannya kalau dihitung-hitung mah melebihi pendapatan. Tetapi kan kita cukup-cukupin ya,” ujar dia.
Yeti berharap persoalan bantuan pendidikan anaknya dapat diselesaikan. Ia bahkan menyatakan tidak keberatan apabila keluarganya tidak lagi menerima bantuan sosial lain, selama bantuan pendidikan untuk anaknya tetap tersedia.
“Biarin enggak dapat PKH, enggak dapat bansos-bansos yang lain enggak apa-apa. Saya mah yang penting bantuan pendidikan anak ini. Anak saya kan ada yang satu kan masih kecil, masih TK kan. Kan belum ke SD gitu, bantuan biaya pendidikan saja saya mah, gitu,” tegas dia.
Keluhan serupa disampaikan Dewi Suryani (38), warga Rusunawa Marunda yang tercatat dalam desil 7. Menurut Dewi, status tersebut turut berpengaruh terhadap akses bantuan pendidikan anaknya.
Saat memeriksa sejumlah program bantuan, Dewi mengatakan anaknya hanya tercatat memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP), sementara KIP dan DTSEN menunjukkan angka nol. Kondisi tersebut juga membuat akun anaknya terkunci untuk jalur Afirmasi SPMB.
Anaknya akhirnya bersekolah di sekolah swasta dengan biaya sekitar Rp350.000 per bulan. Pada satu hingga dua bulan pertama, KJP masih diterima. Namun, ketika memasuki pengajuan tahap kedua pada 2026, data anaknya disebut tidak ditemukan.
Dewi menduga persoalan tersebut berkaitan dengan data pekerjaan suaminya yang masih mencantumkan pekerjaan lama. Padahal, suaminya kini tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai buruh serabutan dengan pendapatan yang bergantung pada ada tidaknya pekerjaan.
“Tolong diubah karena suami saya sekarang pengangguran, kerja pun buruh serabutan kayak kuli-kuli bangunan nih yang penghasilannya paling Rp 100.000 sampai Rp150.000, itu pun kalau ada borongannya,” ucap Dewi menirukan permohonan ke pihak kelurahan.
Sementara itu, Dewi sehari-hari bekerja sebagai guru mengaji dengan bayaran sukarela. Kondisi ekonomi keluarga membuatnya harus menekan berbagai pengeluaran, termasuk biaya transportasi anaknya.
Ia bahkan memilih menitipkan anaknya yang kini duduk di bangku SMA kepada neneknya agar dapat berjalan kaki ke sekolah.
“Saya sampai ngungsiin anak saya, ‘ udah Nak, kamu sekolahnya (tinggal di rumah) nenek aja. Karena Mama enggak sanggup di sini, takutnya kamu macet apa, kita enggak punya motor,’ Saya enggak punya motor. Ya udah pokoknya udah enggak ada harta benda,” tutur dia.
Persoalan bantuan juga dirasakan Pesta Siregar (52). Ia mengatakan sejumlah bantuan yang sebelumnya diterima berhenti setelah dirinya mengganti kartu keluarga menyusul meninggalnya sang suami.
“Stop semua, enggak ada. Bansos beras sama itu BPNT sama PKH,” ungkap dia saat ditemui Kompas.com, Selasa.
Pesta mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan pekerjaan di bengkel dan berjualan apabila mendapatkan barang yang dapat dijual.
“Kita juga enggak mau diam di rumah. Ya berusaha ibaratnya mau apa, jualan kecil-kecilan, ya modalnya enggak ada. Jadi ya kita jalanin aja mau gimana lagi. Tercekik banget,” tutur dia.
Sementara itu, Riza Asmita (59) mengaku selama bertahun-tahun hampir tidak pernah menerima bantuan pemerintah, kecuali ketika pandemi Covid-19. Belakangan, ia mengetahui dirinya tercatat dalam desil 6-10.
Riza mempertanyakan pencatatan tersebut karena merasa kondisi kehidupannya tidak mencerminkan keluarga yang berkecukupan. Selama sekitar 30 tahun, ia menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan berjualan kopi serta gorengan di sekitar Rusun Marunda.
“Saya itu ya kalau diceritain (hidupnya) lah ya, pahit. Cuma saya jalanin karena ada anak yang perlu, (dibiayain)” ucap dia saat ditemui Kompas.com, Selasa.
Menurut Riza, persoalan desil bukan hanya berdampak terhadap peluang mendapatkan bantuan, tetapi juga menyangkut akurasi data yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga.
“Nah, kan dari bawah semua data kita, kan? Berarti saya selama ini didata orang hebat dong, padahal hidup saya pahit. Nah, pahit hidup saya!” tegas dia.
Kekhawatiran terhadap dampak pencatatan desil juga dirasakan Ita Ariyaska (33). Ia saat ini masih menerima KJP untuk anaknya, tetapi khawatir bantuan tersebut akan bermasalah ketika anak bungsunya masuk SD dan harus mengajukan bantuan baru tahun depan.
“tetapi untuk tahun depan saya pengajuan baru, jadi kayak agak waswas juga,” ucap dia kepada Kompas.com, Selasa.
Ita mengaku tidak memahami dasar penentuan desil yang membuat keluarganya berada dalam kategori 6-10. Ia mempertanyakan bagaimana warga yang tinggal di rumah susun dapat masuk dalam kategori tersebut.
“Sedangkan kita yang desil 6-10 berarti kita kaya raya ya? Pejabat aja ada yang desil 4, tukang becak desilnya 7. Aduh, sedangkan kita tinggal di rusun. Kalau orang kaya, enggak mau tinggal di rusun, bener dah. Mending rumah sendiri,” jelas dia.
