Nusavoxmedia.id — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan tidak terlewat. Kesalahan pendataan, menurut dia, bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga dapat menyebabkan masyarakat yang membutuhkan kehilangan haknya.
“Kesalahan data bisa berarti ada orang miskin yang kehilangan haknya, ada keluarga yang membutuhkan tapi belum tersentuh bantuan,” kata Gus Ipul, dalam acara Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu (17/10/2026) malam. Dikutip dari Kompas.com
Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya membenahi tata kelola bansos melalui pembaruan data yang akurat dan cepat. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami terus memperbaiki tata kelola bantuan sosial melalui perbaikan data akurat dan cepat. Sebuah kesalahan data bukan sekadar persoalan administrasi,” ucapnya.
Gus Ipul menekankan bahwa pemenuhan hak masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara yang harus dijalankan sesuai amanat konstitusi. Karena itu, pemerintah harus memastikan warga yang menghadapi kesulitan memperoleh perlindungan dan pertolongan tanpa keterlambatan.
“Negara tidak boleh terlambat ketika ada yang membutuhkan pertolongan. Negara tidak boleh absen ketika ada yang menderita,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul, pembenahan sistem pendataan dan penyaluran bansos juga menjadi bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, termasuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Tidak boleh absen ketika ada yang menderita. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kami ingin anak-anak yang lahir dalam kemiskinan tidak harus mewarisi kemiskinan orang tuanya,” ucapnya.
Selain memperbaiki tata kelola bantuan sosial, Kementerian Sosial juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Gus Ipul menyebut, hingga saat ini terdapat 182 titik Sekolah Rakyat yang telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia dengan jumlah siswa lebih dari 44.000 orang.
Program tersebut, kata dia, sejalan dengan amanat konstitusi mengenai tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
“Kami bekerja dalam koridor konstitusi, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Inilah landasan kerja cepat masa depan,” ungkapnya.
