Nusavoxmedia.id – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan dan perjalanan legislasi rancangan undang-undang tersebut.
Setelah laporan disampaikan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna.
Dari unsur pemerintah, rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Sebelumnya, Habiburokhman menyebut RUU Perampasan Aset telah melalui pembahasan di Komisi III DPR dan disepakati pada pembicaraan tingkat pertama. Menurutnya, pengesahan regulasi tersebut menjadi momen penting setelah masyarakat menantikan kehadiran aturan itu selama 18 tahun.
“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11). Dikutip dari detikNews.
Habiburokhman juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai berperan dalam mengawal proses pembentukan RUU Perampasan Aset hingga disahkan menjadi undang-undang.
Dia mengatakan Dasco telah mendorong Komisi III DPR untuk mempercepat pembahasan regulasi tersebut sejak Agustus 2025.
“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.
“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.

