Bareskrim Periksa Eks Kapolri Listyo Sigit dalam Kasus Dugaan Makar terhadap Prabowo

Nusavoxmedia.id – Bareskrim Polri telah memeriksa empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan makar. Salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan terhadap Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi lainnya telah dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi. Keempatnya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal.

“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).

Susatyo mengungkapkan, penyidik telah meminta keterangan dari 59 saksi sejak laporan polisi terkait dugaan makar diterbitkan pada 11 November 2026. Selain memeriksa saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.

Menurut Susatyo, penyidikan perkara dugaan makar membutuhkan pembuktian yang cermat. Penyidik saat ini berfokus menelusuri rangkaian perbuatan yang dapat memenuhi unsur pidana dalam perkara tersebut.

“Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Yang kedua ya, dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” kata Susatyo.

Ia menambahkan, pemeriksaan dan pendalaman informasi dilakukan dengan mengacu pada dokumen yang dimiliki penyidik. Informasi yang beredar di ruang publik maupun media sosial juga menjadi bagian dari bahan yang ditelusuri.

“Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” ujar dia.

Pada Kamis (19/11/2026), penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum juga menggelar perkara secara internal untuk mengevaluasi sekaligus memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan. Tahapan berikutnya, penyidik dijadwalkan melakukan ekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Setelah kami melaksanakan gelar internal, esok kami juga akan melaksanakan ekspose dengan tim JPU,” kata Susatyo.

Kasus dugaan makar tersebut merupakan perkara berbeda dari penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Meski demikian, penyidikan dugaan makar bermula dari pengembangan perkara penyadapan ilegal tersebut.

Hingga saat ini, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Sementara itu, dalam kasus penyadapan ilegal, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Keempatnya diduga tidak hanya melakukan penyadapan terhadap Prabowo, tetapi juga terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkara penyadapan ilegal tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana berdasarkan dugaan peran masing-masing tersangka. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penyidik juga menggunakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama delapan tahun.

Selain itu, terdapat sangkaan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.

Penyidik turut menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.

Di luar proses pidana, Polri juga telah menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan pemberhentian tersebut.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kunjungi Media Sosial Kami

440PengikutMengikuti
2,430PelangganBerlangganan

Latest Articles