Nusavoxmedia.id – Komisi I DPR RI mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR jangka menengah.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (17/11/2026).
Dave menilai regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan semakin diperlukan seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Menurut dia, Indonesia perlu mulai menyiapkan landasan hukum untuk mengatur pemanfaatan dan perkembangan teknologi tersebut.
“Ada satu lagi yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU RUU tentang kecerdasan artificial,” kata Dave.
Ia mengatakan sejumlah negara telah lebih dahulu memiliki regulasi terkait kecerdasan buatan. Beberapa di antaranya adalah negara-negara di kawasan Asia, seperti Malaysia, Singapura, dan Tiongkok.
“Contohnya seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, juga negara-negara dekat, kalau negara-negara jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya,” tuturnya. Di lansir oleh Kompas.com.
Meski demikian, Dave menyebut RUU AI berpeluang masuk dalam daftar prioritas legislasi apabila penyusunan naskah akademiknya telah selesai. Dengan demikian, pembahasan rancangan regulasi tersebut masih bergantung pada kesiapan dokumen pendukung.
Di sisi lain, Komisi I DPR saat ini masih berkonsentrasi menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang yang telah lebih dahulu menjadi agenda pembahasan. Dua di antaranya adalah RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) serta RUU Penyiaran yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.
Selain kedua rancangan tersebut, Komisi I DPR juga tengah melakukan penyempurnaan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Dave menjelaskan revisi terhadap regulasi tersebut relatif terbatas karena hanya menyangkut satu pasal yang perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ini enggak panjang, hanya ada satu pasal yang harus di diubah sesuai dengan keputusan MK,” kata dia.

