Nusavoxmedia.id – Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan turut mengakomodasi kebutuhan intelijen dalam menjalankan fungsi deteksi dan pencegahan. Ia menilai pengaturan penyadapan tidak seharusnya hanya berfokus pada kepentingan penyidikan atau penegakan hukum.
Menurut Dedy, penyadapan diperlukan untuk mendukung tugas intelijen dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, ia berharap kewenangan tersebut juga diatur secara jelas dalam RUU Penyadapan.
“Dalam pelaksanaan tugas deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini, Intelkam Polri memerlukan atau membutuhkan penyadapan. Oleh karena itu, rancangan undang-undang ini kami harap mungkin kami memohon tidak cukup hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan,” kata Dedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dilansir Kompas.com.
Dedy memaparkan empat pertimbangan yang mendasari usulan tersebut. Pertama, tugas deteksi dan pencegahan telah menjadi mandat Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Intelijen Negara. Menurutnya, fungsi tersebut memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kegiatan penyelidikan.
Kedua, pendekatan pencegahan dinilai harus didahulukan sebelum penegakan hukum dilakukan. Dalam pengelolaan keamanan dalam negeri (kamdagri), intelijen memiliki peran strategis untuk mengantisipasi ancaman, sedangkan penegakan hukum menjadi langkah terakhir atau last resort apabila upaya pencegahan tidak lagi mencukupi.
Pertimbangan ketiga berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan personel yang menjalankan tugas penyadapan. Dedy merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan perlunya pengaturan penyadapan melalui undang-undang.
“Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan harus diatur dengan undang-undang agar sasaran, jangka waktu, dan sanksinya ditetapkan secara pasti sehingga personel terlindungi dan masyarakat memperoleh jaminan,” ucapnya.
Adapun pertimbangan keempat, menurut Dedy, pengaturan yang terperinci diperlukan untuk membatasi ruang penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Baintelkam Polri pun mengajukan enam mekanisme pengendalian agar pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor hukum.
Usulan pertama adalah membatasi sasaran penyadapan secara jelas, yakni hanya untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk ancaman kejahatan dengan tingkat risiko tinggi. Kedua, diperlukan larangan tegas terhadap penggunaan kewenangan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan, termasuk untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ketiga, setiap tindakan penyadapan harus melalui prosedur yang ketat, mulai dari pengajuan, persetujuan pimpinan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut juga perlu disertai perintah tertulis dan pembatasan masa penyadapan dalam jangka waktu tertentu. Dedy mencontohkan pengaturan masa satu bulan pada layanan Telkom.
Keempat, seluruh aktivitas penggunaan perangkat penyadapan harus didokumentasikan. Catatan tersebut tidak boleh diubah maupun dihapus dan perlu menjadi objek audit secara berkala.
Kelima, pengawasan internal harus dilakukan secara berlapis melalui Kabaintelkam Polri, Inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), sebagaimana mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Sementara itu, mekanisme keenam adalah pemberian sanksi tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan. Sanksi tersebut mencakup pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2023 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, serta hukuman disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003. Ketentuan sanksi itu, kata Dedy, perlu berlaku bagi personel yang melaksanakan penyadapan maupun pihak yang memberikan perintah.
Dedy menegaskan dukungan Baintelkam Polri terhadap pembentukan regulasi penyadapan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat sekaligus menjamin perlindungan masyarakat.
“Baintelkam Polri mendukung pembentukan undang-undang tentang penyadapan demi kepastian hukum aparat dan perlindungan masyarakat,” tegas Dedy.

