Nusavoxmedia.id – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 21 Oktober 2026, sejumlah tokoh agama mendorong pemerintah agar lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Mereka menilai, kesediaan mendengar kritik, memperbaiki komunikasi publik, dan mengevaluasi kebijakan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan rakyat.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas mengatakan, Presiden Prabowo perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap suara masyarakat karena kekuasaan yang dimilikinya berasal dari mandat rakyat.
Menurut Anwar, masyarakat berhak menyampaikan harapan sekaligus memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, aspirasi publik seharusnya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ada istilah Vox Populi Vox Dei. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’. Untuk itu, sebaiknya Presiden Prabowo lebih banyak memperhatikan dan mendengarkan suara rakyat,” kata Anwar, Kamis (22/10/2026). Dilansir Kompas.com
Ia mengingatkan, dukungan masyarakat yang mengantarkan Prabowo menjadi presiden harus diimbangi dengan kesediaan pemerintah memperhatikan kebutuhan dan harapan rakyat. Anwar juga menilai, masyarakat memiliki cara untuk menyampaikan penilaian atas kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum.
“Sebenarnya Prabowo bisa saja mengabaikan aspirasi dan harapan dari rakyat. Tetapi, kalau itu yang dilakukan Prabowo, maka rakyat nanti dalam Pilpres tahun 2029 tentu akan bicara dengan bahasanya sendiri dalam bilik suara,” ujar dia.
Anwar menegaskan, upaya menjaga kepercayaan masyarakat perlu diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah dalam menerima masukan dan menindaklanjutinya dalam kebijakan.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty. Ia meminta pemerintah memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama kelompok yang selama ini sulit menjangkau para pengambil kebijakan.
Kelompok tersebut meliputi masyarakat di wilayah terpencil, kelompok minoritas, masyarakat adat, hingga warga Papua yang dinilai perlu mendapat ruang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami berharap di tahun-tahun mendatang, pemerintah semakin membuka diri untuk mendengar juga suara rakyat, terutama mereka yang selama ini paling jarang didengar,” kata Jacklevyn, yang karib disapa Jacky kepada Kompas.com, Kamis.
Menurut Jacky, keterbukaan pemerintah tidak cukup berhenti pada penerimaan aspirasi. Masukan masyarakat perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan agar keputusan yang diambil benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Ia juga berharap pemerintah tetap memperkuat program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, pemenuhan gizi anak, hingga ketahanan pangan. Namun, pelaksanaan program tersebut harus disertai perbaikan tata kelola dan pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Agar tidak terkesan mengejar target, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesejahteraan penerima manfaatnya,” ujar dia.
Selain itu, Jacky mendorong pemerintah menertibkan pengelolaan sumber daya alam serta memberantas korupsi secara konsisten tanpa membedakan pihak yang terlibat. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan sejak tahap awal.
“Pemerintah juga perlu memperluas ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, serta memandang kritik dari masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga keagamaan sebagai bagian dari kecintaan kita pada bangsa, bukan ancaman,” kata Jacky.
Sementara itu, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Nadirsyah Hosen menilai, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi berbagai kebijakan secara terbuka dan objektif.
Menurut Nadirsyah, evaluasi perlu dilakukan dengan mengidentifikasi program yang telah memberikan manfaat, persoalan yang masih belum terselesaikan, serta aspek yang perlu diperbaiki. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, tetapi mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, hasil survei kepuasan, maupun popularitas pemimpin.
Indikator tersebut tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan penilaian terhadap kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk akses terhadap pekerjaan, daya beli, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok.
“Angka pertumbuhan ekonomi mungkin menunjukkan perkembangan positif, tetapi kita juga perlu bertanya apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan pekerjaan, apakah daya beli mereka membaik, dan apakah keluarga-keluarga sederhana semakin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Nadirsyah, kepada Kompas.com, Kamis.
Ia menilai, pemerintah perlu memberi perhatian kepada masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan meskipun sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif.
Salah satu hal yang disorot Nadirsyah adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan, keamanan bagi anak-anak, dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.
Berbagai kasus keracunan makanan yang muncul dalam pelaksanaan program itu, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi serius agar tujuan peningkatan gizi anak dapat tercapai tanpa mengabaikan keselamatan penerima manfaat.
“Keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan, keselamatan anak-anak, dan ketepatan pelaksanaannya,” ujar dia.
Nadirsyah menambahkan, pemerintah harus terus membuka ruang bagi kritik dan masukan, termasuk pandangan yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab dan keadilan.
Menurut dia, pemimpin membutuhkan orang-orang yang tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga berani mengungkap kekurangan agar perbaikan dapat dilakukan.
“Sebab, keberhasilan sebuah pemerintahan pada akhirnya bukan ditentukan oleh seberapa tinggi angka kepuasan terhadap pemimpinnya, melainkan oleh seberapa nyata kehadiran negara memperbaiki kehidupan rakyatnya,” kata Nadirsyah.
Ia turut menyoroti komunikasi publik yang dilakukan para menteri dan pejabat pemerintahan. Nadirsyah menilai, komunikasi pemerintah seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan atau membela kebijakan, tetapi juga menunjukkan kemampuan memahami keluhan masyarakat dan memberikan jawaban yang jelas.
Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, atau dampak kebijakan tertentu, pejabat publik diharapkan merespons dengan empati dan menunjukkan kesediaan mencari jalan keluar.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan justru merasa disalahkan atau tidak dipahami oleh pejabat yang seharusnya melayani mereka,” ujar dia.
Nadirsyah menilai, cara pejabat menyampaikan kebijakan turut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat. Kebijakan yang memiliki tujuan baik pun dapat kehilangan dukungan apabila disampaikan tanpa mempertimbangkan kondisi dan perasaan publik.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat sipil, organisasi keagamaan, kalangan akademisi, mahasiswa, dan kelompok yang terdampak kebijakan. Pelibatan publik, menurut dia, seharusnya dilakukan sejak proses perumusan kebijakan, bukan hanya setelah keputusan ditetapkan untuk memperoleh dukungan.
Di sisi lain, Nadirsyah mengingatkan organisasi keagamaan agar tetap menjaga independensi moral ketika menjalin kemitraan dengan pemerintah. Kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan keberanian untuk menyampaikan kritik.
“Organisasi keagamaan sebaiknya tidak hanya menjadi penyampai pesan pemerintah kepada rakyat, tetapi juga menjadi penyambung suara rakyat kepada pemerintah,” kata dia.
Ia berharap para pembantu Presiden memahami bahwa komunikasi yang baik tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga kesediaan mendengarkan dan menghormati masyarakat. Menurut Nadirsyah, rakyat tidak selalu mengharapkan seluruh persoalan selesai dalam waktu singkat, tetapi mereka berhak memperoleh perhatian dan penjelasan yang jujur dari pemerintah.
“Kekuasaan yang bersedia dikoreksi tidak akan kehilangan wibawanya. Justru kesediaan mendengar, mengakui kekurangan, dan memperbaiki kesalahan merupakan salah satu sumber kewibawaan moral seorang pemimpin,” ujar Nadirsyah.
Ia berharap, evaluasi pada dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat, serta mempertahankan program yang terbukti memberikan manfaat bagi rakyat.
