Nusavoxmedia.id – Indonesia berada di kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi geologi tersebut membuat Indonesia memiliki aktivitas kegempaan yang tinggi, termasuk potensi gempa di zona megathrust.
Megathrust merupakan zona penunjaman lempeng yang dapat menyimpan akumulasi energi akibat tekanan antarlempeng. Ketika tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, energi dapat memicu gempa bumi kuat. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah zona megathrust di selatan Jawa.
Pakar Manajemen Bencana Universitas Airlangga (Unair), Dr Hijrah Saputra ST MSc, menjelaskan proses tersebut berkaitan dengan sifat elastis batuan yang menerima tekanan secara terus-menerus.
“Sesuai hukum elastisitas batuan, saat lempeng terus tertekan hingga tidak lagi mampu menahan beban, batuan akan retak atau patah secara mendadak dan memicu pelepasan gelombang gempa,” tutur Pakar Manajemen Bencana Universitas Airlangga (Unair), Dr Hijrah Saputra ST MSc, dalam laman Unair dikutip Sabtu (3/10/2026). Dilansir detikEdu.
Hijrah mengatakan kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana tersebut. Menurut dia, pemerintah telah memiliki sejumlah instrumen mitigasi, salah satunya sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).
“EWS yang efektif itu terdiri dari empat komponen yang harus berjalan bersama, yakni pengetahuan tentang risiko, pemantauan dan peringatan, penyebaran informasi kepada masyarakat, serta kemampuan respons masyarakat. Kalau salah satu komponen itu lemah, maka EWS secara keseluruhan bisa gagal,” jelasnya.
Untuk menghadapi potensi gempa megathrust, Hijrah menekankan pentingnya kesiapsiagaan yang dilakukan secara berlapis. Upaya tersebut mencakup kesiapan pemerintah, komunitas di wilayah rawan, hingga keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
Menurut dia, pemodelan potensi jangkauan gelombang tsunami dan pemetaan jalur evakuasi perlu berjalan beriringan dengan latihan tanggap bencana secara berkala. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui risiko, tetapi juga memahami tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.
“Di level struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara intensif sudah melakukan sosialisasi dan simulasi. Instansi terkait juga melakukan pengujian skala nasional dengan membuat skenario terburuk. Peneliti telah memodelkan seberapa jauh tinggi gelombang masuk ke daratan saat terjadi gempa dengan magnitudo tertentu, lalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat jalur evakuasi,” tegasnya.
Selain kesiapan infrastruktur dan jalur evakuasi, Hijrah menilai komunikasi risiko juga menjadi faktor penting dalam mitigasi bencana. Informasi mengenai potensi gempa dan tsunami, kata dia, harus disampaikan secara jelas agar masyarakat memahami risiko tanpa terjebak dalam kepanikan.
Ia mendorong penggunaan bahasa yang sederhana serta melibatkan tokoh agama, tokoh adat, media lokal, dan unsur masyarakat lainnya. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat informasi kebencanaan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat di daerah rawan.
“Komunikasi bencana dapat dilakukan dengan basis solusi dan bukan ancaman, pesan konsisten dan terkoordinasi, menggunakan bahasa sederhana dan konseptual, melibatkan tokoh lokal dan media lokal, serta edukasi berkelanjutan. Jadi, panik itu wajar, jangan menyalahkan diri sendiri, dan jangan biarkan kepanikan mengendalikan diri,” pesannya.
Pembahasan mengenai potensi megathrust, khususnya di selatan Jawa, tidak berarti gempa besar dipastikan akan terjadi dalam waktu dekat. BMKG menegaskan bahwa potensi gempa megathrust bukan merupakan prediksi mengenai waktu terjadinya gempa. Karena itu, penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan kesiapan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana.
