Nusavoxmedia.id – Aksi warga Dusun 15 dan Dusun 16, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sribhawono, Lampung Timur, yang secara swadaya mengumpulkan dana untuk mengecor jalan mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar mencerminkan tingginya semangat gotong royong masyarakat, tetapi juga menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer, menilai keputusan warga menggunakan dana pribadi untuk memperbaiki akses jalan menunjukkan kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut sudah berada pada kondisi yang sangat mendesak.
“Ketika masyarakat dengan kesadaran sendiri mengeluarkan uang untuk membangun jalan, itu menunjukkan urgensi kehadiran infrastruktur yang memadai memang sangat dibutuhkan, bahkan bisa dikatakan mendesak,” kata Vincensius, Rabu (22/7/2026). Di kutip dari kompas.com
Menurut dia, kondisi jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan.
Mulai dari aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga keselamatan masyarakat yang setiap hari melintasi ruas jalan tersebut.
“Jalan bukan sekadar soal akses. Di balik itu ada ekonomi masyarakat, akses anak-anak ke sekolah, pelayanan kesehatan, bahkan menyangkut keselamatan warga,” ujarnya.
Vincensius menilai langkah warga melakukan perbaikan jalan secara swadaya merupakan indikasi adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan respons pemerintah.
Ia berpandangan, keputusan untuk patungan bukanlah pilihan utama, melainkan upaya terakhir setelah berbagai harapan agar pemerintah melakukan pembangunan belum juga terealisasi.
“Ketika masyarakat rela mengeluarkan uang sendiri, artinya itu sudah dianggap sebagai solusi paling memungkinkan. Sebelumnya pasti ada proses menunggu, mengusulkan, dan berharap adanya pembangunan dari pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan tersebut tetap patut mengapresiasi kepedulian masyarakat.
Namun, semangat gotong royong yang ditunjukkan warga seharusnya tidak berhenti sebagai bentuk partisipasi publik semata, melainkan dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Semangat gotong royong tidak bisa diterima begitu saja. Pemerintah harus melihat sisi lainnya, yakni melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga perbaikan infrastruktur,” ucapnya.
Ia menambahkan, peristiwa yang terjadi di Lampung Timur layak menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar lebih cepat merespons kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur publik.
Selain itu, Vincensius mengingatkan pemerintah perlu memastikan kehadirannya dirasakan masyarakat sebelum persoalan publik akhirnya diselesaikan secara mandiri oleh warga.
“Pemerintah harus lebih cepat hadir. Jangan sampai masyarakat terus memiliki perspektif bahwa setiap persoalan publik harus diselesaikan sendiri oleh warga,” ujarnya.
Menurut Vincensius, apabila fenomena serupa terus terjadi di berbagai daerah, bukan tidak mungkin akan muncul persepsi bahwa negara semakin jauh dari persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
