Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan penyesuaian anggaran pertahanan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat program pengentasan kemiskinan apabila kondisi negara mengharuskannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pemerintah akan terus mengedepankan efisiensi belanja negara demi memastikan anggaran digunakan secara optimal.
“Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” kata Prabowo, Jumat pekan lalu.
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa ucapan Presiden masih bersifat kemungkinan dan belum menjadi kebijakan yang akan langsung diterapkan pemerintah.
“Ya kan kemungkinan ya, kemungkinan itu kan artinya kalau memang dalam situasi yang apa namanya, dibutuhkan ya mungkin itu akan dilakukan,” kata Prasetyo. Di kutip dari kompas.com
Ia menegaskan, hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi yang aman sehingga pemerintah belum menghadapi situasi yang mengharuskan adanya pengurangan anggaran pada sektor pertahanan maupun sektor lainnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi nasional agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan mampu mendukung berbagai program prioritas.
“Tetapi hasil evaluasi kami sampai hari ini alhamdulillah ya fundamental ekonomi kita cukup kuat, fiskal kita juga masih sangat terjaga ya berkaitan dengan masalah defisit anggaran dalam satu tahun APBN berjalan juga masih sangat terjaga,” ujar dia.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran pertahanan hanya akan dipertimbangkan apabila kondisi fiskal mengalami tekanan yang signifikan.
“Belum. Tapi kita begini, hitungan anggaran pos-nya besar. Kalau memang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas,” ucap Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Meski demikian, Purbaya memastikan skenario tersebut belum relevan untuk diterapkan karena posisi keuangan negara masih berada dalam kondisi yang memadai.
“Tapi rasanya enggak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup,” ujar dia.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan menilai wacana penyesuaian anggaran pertahanan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam menyusun strategi nasional yang mempertimbangkan berbagai kepentingan negara.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan setiap perubahan alokasi anggaran harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan negara yang bertujuan menjaga keseimbangan antara aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan anggaran, termasuk apabila terdapat penyesuaian, tetap merupakan bagian dari strategi negara untuk memperkuat kedaulatan, keamanan, sekaligus kesejahteraan masyarakat,” kata Rico, Senin (20/7/2026). Di kutip dari kompas.com
Rico menegaskan pengelolaan APBN merupakan kewenangan Presiden yang disusun berdasarkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan Asta Cita dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang memandang pertahanan tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga nirmiliter.
“Tentu. Kementerian Pertahanan mendukung setiap kebijakan Presiden yang ditetapkan demi kepentingan nasional,” ujar Rico.
