Nusavoxmedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2/2026). Operasi senyap ini berkaitan dengan dugaan korupsi di bidang perpajakan, khususnya restitusi pajak.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. “Benar (ada OTT). Di Kalsel,” ujar Fitroh di Jakarta, Rabu (4/2/2026), dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Fitroh menyatakan bahwa kasus ini terkait restitusi pajak. “Restitusi pajak. Ya, KPP Banjarmasin,” katanya.
Namun, KPK belum merinci konstruksi perkara, jumlah pihak yang diamankan, identitas mereka, maupun barang bukti yang disita.
Saat ini, seluruh pihak yang terjaring masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menentukan status hukum mereka.
“Masih pendalaman,” ujar Fitroh singkat.
Baca Juga: Prabowo Jelaskan Board of Peace ke Ormas Islam, Tegaskan Indonesia Siap Keluar
OTT di Banjarmasin ini menjadi operasi tangkap tangan keempat yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, OTT pertama terjadi pada 9–10 Januari 2026, dengan penangkapan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
OTT kedua pada 19 Januari 2026 menjerat Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya dalam dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Pada hari yang sama, OTT ketiga menangkap Bupati Pati Sudewo terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
KPK menyatakan akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses pendalaman selesai. Penyidik masih menelusuri materi kasus yang diduga melibatkan praktik korupsi di lingkungan KPP Banjarmasin.
