Nusavoxmedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran yang dialokasikan untuk pembelian bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 mencapai lebih dari Rp 145 triliun. Besarnya belanja tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama petani, peternak, pedagang pasar tradisional, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, anggaran tersebut merupakan dana yang secara khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan dalam pelaksanaan program MBG.
“Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp 145 triliun dalam satu tahun,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026). Dikutip dari detikFinance.
Menurut Sudaryono, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG harus memberikan manfaat ekonomi secara luas. Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga diharapkan menciptakan pasar bagi produk-produk lokal.
Dia menilai, belanja bahan baku MBG berpotensi mendorong aktivitas ekonomi hingga tingkat desa dan kecamatan. Perputaran uang dari program tersebut juga diharapkan membuka peluang usaha sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan hal itu, BGN tengah menyiapkan sistem pengadaan bahan baku yang dapat menghubungkan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan Loka MBG, sebuah aplikasi atau mekanisme belanja daring untuk mempertemukan dapur MBG dengan para produsen dan pedagang di daerah.
Sudaryono menjelaskan, sistem tersebut dirancang agar pengadaan bahan pangan tidak hanya bergantung pada perusahaan besar atau pemasok dari luar daerah. Sebaliknya, petani, peternak, koperasi, dan pedagang lokal diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.
“Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini,” jelasnya.
Selain menyiapkan sistem belanja daring, BGN juga mendorong keterlibatan berbagai rekanan yang telah terverifikasi. Di antaranya asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, serta asosiasi petani yang dapat memasok kebutuhan beras dan sayuran untuk dapur MBG.
Sudaryono menegaskan, pelibatan produsen lokal harus disertai mekanisme pengadaan yang mampu menjaga kestabilan harga. Dengan begitu, petani dan peternak tetap mendapatkan nilai jual yang layak, sedangkan konsumen tidak terbebani harga bahan pangan yang terlalu tinggi.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki instrumen pengendalian harga melalui Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Kedua ketentuan tersebut, menurutnya, perlu menjadi pedoman dalam proses pembelian bahan baku untuk program MBG.
“Kalau terlalu tinggi kita turunkan sesuai dengan HET, kalau terlalu murah kita naikkan sesuai dengan HAP sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi, baik petani atau peternaknya, konsumennya juga tidak merasa dirugikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam rantai pasok bahan baku MBG. BGN, kata dia, perlu membangun sistem pengadaan yang lebih terstruktur agar pengawasan dan keterlibatan pemasok lokal dapat berjalan optimal.
Menurutnya, pengawasan melalui inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah dapur saja tidak cukup untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai harapan. Terlebih, jumlah dapur MBG yang harus diawasi mencapai sekitar 27.000 unit.
“Saya sebagai Kepala BGN harus do something dong. Kan enggak bisa kita biarkan. Kalaupun kita sidak satu dua enggak akan selesai kita sidak 27.000 dapur. Jadi harus kita siapkan sistem yang prima,” tambah Sudaryono.

