Mundurnya Gibran Jadi Momentum Evaluasi Sistem Presidensial, Kata Fahri Hamzah

Nusavoxmedia.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai dinamika politik yang berkaitan dengan berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya sistem presidensial.

Menurut Fahri, peristiwa tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi dinamika politik, tetapi juga dijadikan momentum untuk mengkaji kembali penerapan sistem presidensialisme di Indonesia. Ia pun mengajak masyarakat dan kader partai politik untuk melihat persoalan tersebut melalui perspektif teori ketatanegaraan.

“Kasus dinamika politik akhir-akhir ini, termasuk mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden, harus dipandang sebagai momentum refleksi bagi bangsa untuk mengevaluasi ulang sistem presidensial,” kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/11/2026).

Di sisi lain, Fahri menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda dari sosok pemimpin yang terbentuk melalui pencitraan instan dan dapat dikendalikan oleh kekuatan tertentu. Menurut dia, pengalaman politik serta kemandirian berpikir menjadi faktor yang membuat Prabowo tidak mudah dipengaruhi kepentingan oligarki maupun pihak eksternal.

“Sebagai tokoh politik yang memiliki rekam jejak panjang dan kemandirian berpikir, yang diwarisi dari tradisi intelektual keluarganya, Pak Prabowo dinilai tidak mudah disetir atau dijadikan ‘pemimpin boneka’ oleh kekuatan-kekuatan oligarki maupun kepentingan eksternal,” ujarnya.

Fahri juga mengaitkan karakter kepemimpinan Prabowo dengan latar belakang keluarganya. Ia menyebut ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, sebagai pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus tokoh pergerakan koperasi. Sementara itu, kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, dikenal sebagai pendiri bank sentral Indonesia.

Menurut Fahri, latar belakang tersebut turut membentuk pola pikir Prabowo, termasuk dalam memperjuangkan amanat konstitusi dan menghadapi praktik oligarki. Ia menyebut Prabowo telah memiliki pemikiran mengenai persoalan tersebut sebelum menjabat sebagai presiden.

“Kita bersyukur sekarang ada Pak Prabowo yang tidak bisa dijadikan boneka. Beliau independen, tidak bisa disogok, pikirannya merdeka karena berasal dari tradisi berpikir, dan sudah menulis buku jauh sebelum berkuasa untuk menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 serta melawan oligarki,” ujar Fahri.

Mantan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu menilai independensi Prabowo juga terlihat dari keberaniannya mengungkap sejumlah praktik penyimpangan yang sebelumnya tidak banyak mendapat perhatian. Fahri menganggap langkah tersebut sebagai sesuatu yang patut diapresiasi.

Ia mencontohkan pengungkapan dugaan penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan dengan luas mencapai 6,2 juta hektare. Selain itu, Fahri menyinggung penanganan praktik manipulasi perdagangan hasil bumi, termasuk under-invoicing dan window dressing.

Fahri, yang kini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), turut menyinggung persoalan dugaan penyalahgunaan wewenang berupa penyadapan ilegal terhadap Presiden yang dikaitkannya dengan mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya.

Berbagai pengungkapan tersebut, menurut Fahri, menjadi gambaran bahwa Prabowo bukan pemimpin yang dapat dikendalikan oleh kekuatan politik tersembunyi. Ia menilai sikap tersebut sekaligus menunjukkan kemandirian Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kunjungi Media Sosial Kami

440PengikutMengikuti
2,430PelangganBerlangganan

Latest Articles