Nusavoxmedia.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL). Keputusan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Dokumen fatwa tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026). Sebelum ditetapkan, MUI telah menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, MUI menilai perangkat rokok elektrik berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11/2026). Dilansir oleh detikNews.
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat berbaterai yang bekerja dengan memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya. Cairan tersebut dapat mengandung nikotin, gliserin, serta berbagai bahan perasa.
MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam rokok elektrik yang memiliki sifat adiktif. Zat tersebut dinilai dapat memberikan dampak buruk terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.
Ketentuan haram dalam fatwa ini juga mencakup penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya. Selain itu, aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik turut masuk dalam ketentuan yang dilarang.
Hal tersebut tercantum dalam poin kedua dan ketiga ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.
Melalui penerbitan fatwa tersebut, Niam berharap masyarakat dapat memahami dan menaati ketentuan yang telah ditetapkan. Perhatian khusus juga ditujukan kepada pelaku usaha dan generasi muda agar lebih memperhatikan dampak penggunaan maupun peredaran rokok elektrik.
MUI berharap ketentuan ini dapat menjadi salah satu upaya menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, serta mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan berbagai zat adiktif lainnya.
