Nusavoxmedia.id – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria mengatur pembatasan penguasaan dan kepemilikan lahan oleh perusahaan. Aturan baru tersebut mengamanatkan pemerintah menetapkan batas maksimum luas tanah yang dapat dikuasai satu badan usaha maupun sejumlah perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 37 UU Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi tersebut mengatur pembatasan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara kumulatif untuk badan usaha, baik melalui hak atas tanah maupun perizinan berusaha.
“Pemerintah menentukan batas minumum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah,” bunyi Pasal 37 ayat (1).
Selanjutnya, Pasal 37 ayat (4) menegaskan bahwa pembatasan tersebut diterapkan sebagai upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia.
“Dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas maksimum penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara kumulatif untuk satu badan usaha dan/ atau badan usaha yang terafiliasi, baik berupa hak atas tanah maupun perizinan berusaha,” demikian bunyi Pasal 37 ayat (4).
Meski demikian, ketentuan pembatasan luas lahan bagi badan usaha tersebut memiliki pengecualian. Pasal 37 ayat (5) menyebutkan, aturan batas maksimum tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
UU Pengaturan Reforma Agraria juga menetapkan target penurunan ketimpangan penguasaan tanah. Berdasarkan Pasal 37 ayat (7), pembatasan tersebut ditujukan untuk menekan rasio gini penguasaan dan kepemilikan tanah hingga mencapai 0,30.
Dalam menentukan batas minimum dan maksimum kepemilikan tanah, pemerintah harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Faktor tersebut meliputi rasio gini penguasaan tanah, ketersediaan lahan, kepadatan penduduk, angka kemiskinan, kondisi lingkungan hidup, serta keterbatasan luas wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.
Namun, undang-undang tersebut belum menetapkan angka pasti mengenai luas maksimum lahan yang boleh dikuasai perusahaan. Rincian mengenai batas tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Pasal 37 ayat (9) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas minimum dan maksimum penguasaan serta kepemilikan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sementara itu, Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan agar peraturan pelaksana undang-undang tersebut ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.
Selain mengatur kepemilikan lahan oleh badan usaha, regulasi ini juga memuat ketentuan pembatasan penguasaan tanah oleh perseorangan. Pengaturan tersebut sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 56 Tahun 1960.
UU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan DPR pada 22 September 2026. Presiden Prabowo Subianto kemudian menandatangani undang-undang tersebut pada 30 September 2026.
Naskah regulasi itu diunggah ke situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara pada 6 November 2026. Dilansir oleh Kompas.com.
