Nusavoxmedia.id – Komisi III DPR RI menjadwalkan pemanggilan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rapat kerja tersebut akan difokuskan pada pengungkapan pihak yang berada di balik penyadapan serta motif tindakan tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pemanggilan Kapolri dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus mendalami penanganan perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian tersebut.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026). Dilansir Kompas.com.
Habiburokhman menjelaskan, rapat baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa sidang DPR RI dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026). Ia memastikan akan memimpin langsung rapat kerja tersebut bersama jajaran pimpinan Komisi III dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Rapat Kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana , Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam,” ucap dia.
Komisi III, lanjut Habiburokhman, berkomitmen mengawal proses penanganan perkara hingga seluruh fakta terungkap. Ia menegaskan, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” jelasnya.
Sementara itu, dalam perkembangan penanganan perkara, Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto. Salah satu nama yang disebut sebagai tersangka baru adalah Irjen Pol Slamet Uliandi. Tiga nama lainnya yang lebih dahulu ditetapkan yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.
Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik.
Ketentuan lain yang turut diterapkan adalah Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut mengatur larangan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
