Nusavoxmedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membenahi data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyesuaikan jumlah makanan yang disiapkan dengan kondisi penerima di lapangan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembaruan data menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan distribusi MBG berjalan lebih tepat sasaran. Data penerima akan diperbarui secara berkala dengan mencantumkan identitas serta satuan pendidikan masing-masing penerima.
“Pembaruan data diperlukan agar penerima manfaat dapat teridentifikasi secara jelas, termasuk berdasarkan identitas dan satuan pendidikan,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026). Dilansir Kompas.com.
Menurut dia, pendataan secara rinci juga diperlukan agar perkembangan penerima manfaat dapat dipantau dari waktu ke waktu setelah mendapatkan program MBG. Karena itu, BGN ingin memastikan data penerima tercatat secara jelas berdasarkan nama dan alamat.
“Kami ingin betul-betul by name, by address, BNBA-nya itu betul-betul benar. Kenapa? Karena kami mau tracing. Si Hasan, Budi, Ali, Siti, sebelum diberi MBG sama setelah diberi MBG itu perkembangannya bagaimana,” kata dia.
Sudaryono mengakui pembenahan data dan sistem penyaluran MBG bukan pekerjaan sederhana. Proses tersebut memiliki tingkat kompleksitas tersendiri, terutama untuk memastikan data yang digunakan dalam pelaksanaan program benar-benar akurat.
“Ini harus kami lakukan karena ini cara yang benar. Kalau kemarin yang mudah itu ternyata tidak mudah di belakangnya jadi persoalan. Nah, ini kami bereskan,” ujar Eks Wakil Menteri Pertanian tersebut.
Selain membenahi data penerima, BGN juga melakukan evaluasi terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi mencakup kapasitas dapur, keamanan pangan, hingga kelayakan layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG dapat menjalankan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam program MBG.
“Kualitas dan keamanan pangan merupakan bagian yang tidak dapat dikompromikan dalam pelaksanaan program,” kata dia.
