Mitra Dapur MBG Demo di DPR, Keluhkan Modal Miliaran Rupiah hingga Ketidakpastian Operasional

Nusavoxmedia.id – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi Gedung DPR RI untuk menyampaikan keberatan atas sejumlah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (1/10/2026). Dalam aksi tersebut, para mitra mengeluhkan ketidakpastian operasional dapur, perubahan aturan, hingga modal investasi yang belum kembali.

Para pengelola SPPG menyampaikan lima tuntutan, yakni kepastian keberlanjutan program MBG, pencabutan moratorium SPPG, penyelesaian persoalan investasi dan operasional dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terpencil, perlindungan hukum dan kesetaraan posisi antara BGN dan mitra, serta pengembalian skema insentif Rp 6 juta per hari selama masa transisi satu tahun.

Perwakilan Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Wilayah 3T (APGI3T), Jawel Husin, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk memprotes ketidakjelasan operasional sejumlah dapur yang fasilitasnya telah disiapkan oleh para mitra.

“Kami sebenarnya memprotes karena adanya ketidaksesuaian dengan banyaknya SPPG yang sampai sekarang belum bisa running tetapi malah dibilang aktivasi, yang mana itu kami didata ulang fasilitas sudah siap belum. Padahal itu dari dulu sudah siap dan kami tinggal running. Itu yang pada intinya mau kami sampaikan,” ujar Jawel depan Gedung DPR RI. Dilansir Kompas.com.

Persoalan serupa disampaikan salah satu mitra SPPG, Putri Amara. Dia menyebut terdapat mitra yang harus menunggu hingga 10 bulan tanpa kepastian kapan dapur mereka mulai beroperasi. Padahal, para mitra telah mengeluarkan modal besar untuk membangun fasilitas tersebut.

Menurut Putri, sebagian mitra bahkan menggunakan pinjaman perbankan, menggadaikan sertifikat, hingga meminjam uang kepada keluarga untuk membiayai pembangunan dapur.

“Modal macet, karena tidak semua mitra BGN ini punya uang ‘dingin’. Banyak ceritanya, ada yang pinjam ke bank, ada yang menggadaikan sertifikat, ada yang pinjam ke saudara,” kata Putri kepada Kompas.com di sela-sela aksi, Kamis.

Putri menjelaskan, investasi untuk membangun satu dapur SPPG berkisar Rp 1,5 miliar hingga lebih dari Rp 2 miliar. Besarnya modal yang telah dikeluarkan membuat para mitra kesulitan mengatur keuangan ketika dapur belum dapat beroperasi sesuai rencana.

“Ketika operasional dapur mandek, hancur semuanya,” ujar dia.

Dia juga menegaskan bahwa insentif Rp 6 juta per hari yang sebelumnya diterima mitra bukan merupakan keuntungan bersih ataupun pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Dana tersebut, menurutnya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dapur sekaligus menjadi bagian dari skema pengembalian modal yang telah ditanamkan.

Berdasarkan petunjuk teknis yang disebutnya, pengembalian modal mitra diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun.

“Kami bersedia karena kami semua yakin ini adalah program yang bagus. Kami sangat mendukung program mulia Bapak Prabowo Subianto. Tapi tolong, selesaikan polemik-polemik di internal BGN. Tata kelolanya tolong dipersingkat dan diperbaiki,” ujar Putri.

Selain ketidakpastian operasional, Putri menyoroti perubahan ketentuan yang dinilai tidak selalu disertai waktu penyesuaian yang cukup bagi pengelola dapur. Dia menyatakan para mitra tetap bersedia mengikuti peraturan, tetapi proses perubahan kebijakan perlu disosialisasikan dengan baik.

“Kami sebagai mitra itu tidak anti-peraturan. Kami akan mengikuti semua keinginan BGN dari atas ke bawah. Kami sadar ini semua untuk perbaikan kita bersama. Tapi, peraturan tidak bisa diubah seperti membalikkan telapak tangan,” ungkap Putri.

Putri mencontohkan salah satu dapurnya yang sempat terkena penangguhan operasional atau suspend akibat belum memiliki bioform. Menurut dia, persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dalam satu hari, tetapi dapurnya baru kembali beroperasi setelah menunggu empat minggu.

“Itu sangat merugikan kami; waktu terbuang, saya tidak dibayar, dan saya harus merenovasi lagi,” kata Putri.

Dia turut mempersoalkan perubahan ketentuan tata letak dapur yang mengharuskan mitra kembali mengeluarkan biaya untuk renovasi. Padahal, tata letak sebelumnya disebut telah memperoleh persetujuan.

“Pertanyaannya, kenapa dulu di-approve? Sekarang kami disuruh memperbaiki tata letaknya semua, yang artinya kami harus mengeluarkan modal lagi,” ujarnya.

Keluhan mengenai beban investasi juga disampaikan mitra SPPG lainnya, Andika. Dia mengatakan dua dari tiga dapur miliknya saat ini tidak beroperasi, sementara biaya pembangunan dan pemeliharaan tetap menjadi beban.

“Satu dapur anggaplah kita bikin satu dapur itu 1,5 sampai 2 miliar. Dikali tiga, kurang lebih 6 miliar. Dengan dapur satu yang sudah berjalan pun enggak akan menutup semua cost-nya gitu,” keluh Andika.

Menurut Andika, fasilitas dan peralatan yang ada di dalam dapur memiliki nilai investasi hingga miliaran rupiah sehingga membutuhkan perawatan meskipun kegiatan operasional terhenti.

“Karena aset di dalam dapur ini kan miliaran semua, kalau enggak kita jaga ya enggak mungkin gitu,” ucap Andika.

“Dan setelah memang hampir 8 bulan ini enggak berjalan, artinya kan banyak investor, banyak bank segala macam juga yang menagih gitu,” imbuh dia.

Dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI, Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia (AMBGN) Sawaluddin Aweng meminta agar BGN melibatkan mitra dalam proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan operasional dan kemitraan SPPG.

“Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab. Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara,” kata Sawaluddin.

Sawaluddin menyebut sekitar 13.000 dapur SPPG tidak dapat beroperasi karena terkena suspend maupun terdampak kebijakan moratorium.

“13.000 dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang di-suspend oleh kepala BGN yang baru,” kata dia.

Selain meminta penyelesaian masalah operasional, para mitra mendorong DPR agar mendukung penerbitan undang-undang yang mengatur program MBG. Mereka juga meminta dilibatkan dalam proses perancangan regulasi tersebut.

“Dan yang paling penting, ini titipan kami, Pak Pimpinan, kami menuntut supaya undang-undang MBG segera diterbitkan. Dan pada proses perancangannya, kami mitra sebagai bagian utuh dari program Makan Bergizi Gratis ini dimintai pendapat, diajak terlibat, disertakan dalam proses pengambilan keputusan ini,” kata Sawaluddin.

Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia 3T (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, turut meminta DPR memberikan kepastian atas tuntutan yang telah disampaikan para mitra, terutama mengenai moratorium dan kesetaraan dalam kemitraan.

“Berikan kami kepastian tentang tuntutan kami, soal moratorium, soal kesetaraan mitra, soal kemudian hak-hak dan kemitraan ini,” kata Herwil.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara para pengelola SPPG dan Kepala BGN Sudaryono pada Senin (5/10/2026).

“Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal SPPG itu, nah minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN dengan Pak Sudaryono,” ujar Saan di Gedung DPR RI, Kamis.

“Senin kita akan pastikan hadir. Kalau enggak nanti masalahnya berlarut-larut. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai semakin baik,” imbuh dia.

Di sisi lain, BGN telah mengubah skema insentif bagi pengelola dapur SPPG menjadi Rp 2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut menggantikan skema sebelumnya yang memberikan insentif Rp 6 juta per hari kepada setiap SPPG tanpa membedakan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan perubahan mekanisme tersebut dilakukan agar pemberian insentif disesuaikan dengan jumlah porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

“Kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp 2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat,” ujar Sudaryono dalam siaran pers, Kamis (1/10/2026).

Sudaryono menjelaskan, insentif Rp 2.000 per porsi merupakan bagian dari alokasi anggaran Rp 15.000 untuk setiap penerima manfaat. Rinciannya, Rp 10.000 dialokasikan untuk makanan, Rp 3.000 untuk operasional, dan Rp 2.000 untuk insentif ketersediaan serta mutu layanan SPPG.

“Besaran Rp 2.000 tersebut merupakan bagian dari alokasi Rp 15.000 untuk setiap penerima manfaat. Alokasi tersebut terdiri atas Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp 3.000 untuk operasional, dan Rp 2.000 sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG,” kata Sudaryono.

Dia menegaskan, insentif hanya diberikan kepada dapur yang beroperasi dan memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat.

“Melalui peraturan yang kami sebutkan tadi, itu kemudian lebih menegaskan bahwa dapur SPPG akan mendapatkan insentif manakala dapur itu beroperasi,” kata dia.

Menurut Sudaryono, dapur yang terkena suspend atau tidak beroperasi tidak berhak memperoleh insentif. Ketentuan serupa berlaku ketika dapur tidak melayani penerima manfaat akibat hari libur nasional atau kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar ditiadakan.

Dia mengatakan perubahan skema insentif tersebut mempertimbangkan prinsip kewajaran, pemerataan, dan efisiensi dengan menjadikan jumlah penerima manfaat sebagai dasar penghitungan.

“Ini bukan lagi pemerataan semuanya sama, tetapi ini lebih ke arah asas kewajaran, asas kebenaran, dan asas juga lebih efisien,” kata Sudaryono.

Ke depan, BGN juga berencana menyempurnakan surat penetapan penerima manfaat dengan memperhitungkan kapasitas masing-masing dapur. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penumpukan penerima manfaat di dapur berkapasitas kecil sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan dapur berkapasitas besar.

“Kami berharap tidak ada lagi kemudian rebutan penerima manfaat, tidak lagi kemudian ada dapur yang kecil kemudian menjadi overload karena terlalu banyak penerima manfaatnya,” ucap Sudaryono.

“Tidak ada lagi juga dapur yang besar itu kemudian jadi kurang penerima manfaat, kurang optimal karena mendapatkan porsi yang lebih kecil,” kata dia.