KPK Ungkap Silmy Karim Diduga Rutin Beri Uang ke Dosen Universitas Brawijaya

Nusavoxmedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemberian uang secara rutin oleh eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim kepada dosen Universitas Brawijaya, Romy Hermawan.

Pemberian tersebut diduga berlangsung ketika Silmy menjalani bimbingan studi di Universitas Brawijaya. Hal itu terungkap setelah penyidik memeriksa Romy sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjerat Silmy.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, uang tersebut diduga diberikan Silmy kepada Romy secara berkala selama proses bimbingan studi berlangsung.

“Bahwa diduga pihak tersangka (Silmy Karim) ini memberikan sejumlah uang secara rutin ketika melakukan bimbingan studi di Universitas Brawijaya. Pemberian uang dilakukan kepada saksi yang bersangkutan,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026). Dilansir Kompas.com.

Romy menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Selasa (29/9/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan aliran uang dari Silmy kepada Romy.

“Oleh karena itu, dalam pemeriksaan penyidik melakukan konfirmasi, melakukan pendalaman,” sambung dia.

Menurut Budi, uang yang diduga diberikan Silmy kepada Romy berasal dari setoran yang terkumpul di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Penyidik hingga kini masih melakukan penghitungan terhadap total uang yang telah diberikan kepada Romy.

“Baik setoran-setoran yang terkait dengan layanan atau setoran dari bawah, itu kan ditampung menjadi uang taktis, di mana uang taktis itu di antaranya digunakan ya oleh SK ini untuk diduga diberikan kepada RM dalam kapasitas RM ini sebagai dosen di Universitas Brawijaya, dalam konteks bimbingan studi, bimbingan belajar yang dilakukan oleh SK,” ujar dia.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Silmy Karim bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait layanan izin tinggal warga negara asing.

Selain Silmy, tujuh tersangka lainnya yakni Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam; Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra.

Kemudian Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo; Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah.

Dua tersangka lainnya yakni Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

KPK menduga pihak-pihak di lingkungan Ditjen Imigrasi atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima uang sedikitnya Rp145,5 miliar secara langsung maupun melalui perantara dalam rentang 2022-2026.

Uang tersebut diduga dibagikan kepada sejumlah pejabat Imigrasi setiap Jumat. Silmy Karim disebut memperoleh bagian rutin sebesar Rp100 juta setiap pekan.

KPK juga menduga uang tersebut kemudian digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari kebutuhan pribadi hingga pembelian aset dan kegiatan usaha. Salah satunya disebut berkaitan dengan pendirian perusahaan towing yang diduga digunakan untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut.