Nusavoxmedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 240,20 triliun pada tahun anggaran 2027. Dari total pagu tersebut, mayoritas dana disalurkan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan rincian prioritas belanja tersebut saat menghadiri rapat dengar pendapat perdananya bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis (3/9/2026).
“Memang komposisi anggaran kami yang besar ini memang lebih mayoritas 97 persen itu memang digunakan dan dikonversi menjadi menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat,” ujar Kepala BGN Sudaryono dalam rapat dengar pendapat perdananya dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026).
Secara rinci, penetapan pagu anggaran BGN 2027 yang mencapai Rp 240.201.499.678.000 terbagi ke dalam dua pos utama. Pos terbesar dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional senilai Rp 232,87 triliun atau 96,95 persen, yang mencakup penyelenggaraan MBG. Sementara pos sisanya dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 7,33 triliun atau 3,05 persen.
“Kedua, program Dukungan Manajemen sebesar Rp 7,33 triliun atau 3,05 persen dari total keseluruhan anggaran BGN di tahun 2027,” ungkap Sudaryono.
Jika dibedakan menurut jenis belanja, BGN mengalokasikan Rp 233,12 triliun (97,05 persen) untuk belanja barang dan Rp 7,08 triliun (2,95 persen) untuk belanja pegawai.
Khusus untuk alokasi porsi MBG, dana yang disiapkannya mencapai Rp 232,50 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk penyediaan makanan bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Rinciannya, sasaran peserta didik hingga tenaga kependidikan memperoleh Rp 198,96 triliun, sedangkan sasaran kelompok 3B mendapatkan alokasi Rp 33,54 triliun.
“Di dalamnya juga terdapat dukungan terhadap sistem informasi, promosi edukasi, kerja sama kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pemantauan, pengawasan, serta penguatan tata kelola. Dengan kata lain, BGN membangun bukan hanya program memberi makanan, tetapi ekosistem pemenuhan gizi nasional,” ucap Sudaryono.
Melalui pendanaan ini, BGN menargetkan jangkauan penerima manfaat MBG pada 2027 sebanyak 72.464.886 orang, melampaui basis indikator yang ditetapkan sebelumnya. Target tersebut terdiri atas 60.599.777 peserta didik dari jenjang PAUD hingga santri pesantren, serta 11.865.109 orang dari kelompok 3B.
“Target penerima manfaat sebesar 72,46 juta yang tadi baru saja kami sampaikan ini berada di atas basis RPJMN 2027 yang ditetapkan target penerima manfaatnya sebesar 64,94 juta orang,” ungkap Sudaryono.
Di samping pembiayaan MBG, BGN turut menganggarkan Rp 373,3 miliar untuk operasional teknis non-MBG, meliputi standardisasi dapur SPPG, pelatihan petugas penyaji, penguatan rantai pasok, hingga pemantauan mutu pangan secara nasional.
Untuk pos dukungan manajemen senilai Rp 7,33 triliun, sebagian besar dimanfaatkan guna membiayai belanja pegawai. “Gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 7,08 triliun. Atau dari Rp 7,33 tadi, sebesar 96,7 persennya adalah untuk gaji dan tunjangan pegawai,” jelas Sudaryono.
Sisa anggaran manajemen dialokasikan untuk operasional kantor sebesar Rp 81,7 miliar dan dukungan manajemen non-operasional sebesar Rp 160 miliar, yang mencakup urusan regulasi, kehumasan, tata kelola SDM, hingga pemeliharaan BMN dan teknologi informasi.
Dalam rapat tersebut, isu mengenai fasilitas kantor BGN sempat dipertanyakan oleh anggota legislatif. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti status gedung kantor BGN yang saat ini masih berupa sewa dan menyarankan efisiensi melalui pemanfaatan aset negara.
“Yang terakhir, saya melihat kantor BGN itu masih menyewa. Betul pak ya? Apakah tidak ada kantor pemerintah atau kantor BUMN yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kantor BGN sehingga lebih efisien ke depan,” ujar Yahya.
Yahya kemudian meminta klarifikasi mengenai rumor yang beredar terkait potensi pemanfaatan gedung milik PT Telkom Indonesia. “Saya dapat informasi, yang beredar di medsos nih. Katanya Gedung Telkom yang di Gatot Subroto itu bisa dipakai untuk gedung BGN? Saya tidak tahu betul apa nggak nih. Ini yang beredar di medsos, Pak ya,” katanya.
Pertanyaan serupa dilayangkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji terkait keterkaitan anggaran operasional dengan rencana kepindahan fasilitas lembaga. “Kemudian, saya melihat anggaran di nomor 4, urusan keuangan serta tata usaha arsip rumah tangga dan protokol ada 7 triliun. Ini apakah ada hubungannya dengan pemindahan gedung pak?” tanya Nuroji. “Saya dengar pindah gedung ke gedung merah putih. Apakah termasuk itu?” lanjutnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sudaryono mengonfirmasi bahwa BGN berencana memindahkan kantor operasionalnya ke Grha Merah Putih di kawasan Jakarta Selatan.
“Saya akan menyampaikan yang terkait kantor dulu. Betul, kami sedang berkoordinasi dengan Danantara dan dalam waktu dekat ini Badan Gizi Nasional akan menempati Grha Merah Putih yang saat ini menjadi Kantor Telkom dan orang yang menempati Grha Merah Putih itu akan menempati Gedung Telkom yang di belakangnya, gedungnya lebih tinggi Pak,” kata Sudaryono.
Sudaryono menambahkan, proses koordinasi bersama Danantara terus berjalan dan kepindahan instansi tersebut ditargetkan terealisasi dalam waktu dekat. “Jadi memang kami ajukan atau kami sedang koordinasi dengan Danantara dan Insyaallah dalam satu dua bulan ini kami akan pindah kantor ke Grha Merah Putih,” jelas dia.
