Nusavoxmedia.id – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai 453,4 miliar dollar AS pada kuartal II 2026. Posisi tersebut meningkat 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, peningkatan ULN Indonesia terutama didorong oleh kenaikan ULN publik yang mencakup pemerintah dan bank sentral. Sementara itu, pertumbuhan ULN swasta masih berada dalam zona kontraksi.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Di kutip dari Kompas.com
Denny menyampaikan, kondisi ULN publik masih terjaga. Secara khusus, posisi ULN pemerintah pada kuartal II 2026 mencapai 216,3 miliar dollar AS atau tumbuh 2,9 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal I 2026 yang tercatat sebesar 3,8 persen secara tahunan.
“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga,” tuturnya.
Menurut Denny, pemerintah terus menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Pengelolaan ULN dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan dapat berlangsung secara efisien dan optimal.
Sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk mendukung jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22 persen dari total ULN pemerintah.
Kemudian, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,6 persen.
Selanjutnya, ULN pemerintah digunakan untuk sektor jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
BI menilai posisi ULN pemerintah masih relatif aman dan terkendali. Hal itu didukung oleh struktur ULN pemerintah yang hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.
