Pemerintah Dorong SPBU Swasta Gandeng Pertamina Atasi Kelangkaan BBM

Nusavoxmedia.id – Kelangkaan BBM nonsubsidi di sejumlah SPBU swasta kembali menjadi sorotan. Di beberapa titik Jabodetabek, stok bensin jenis 90, 92 hingga Ultimate dilaporkan kosong, bahkan ada kabar beberapa karyawan terpaksa dirumahkan karena pasokan tersendat. Kondisi ini memicu respons serius pemerintah, termasuk dengan opsi tambahan impor serta mekanisme distribusi melalui satu pintu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa negara tetap harus memegang kendali penuh atas sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menyarankan agar operator swasta menjalin kerja sama dengan Pertamina demi menjamin ketersediaan pasokan. “Kalau memang stok terbatas, silakan ambil dari Pertamina lewat skema business to business. BBM ini kebutuhan vital, negara wajib mengontrol agar distribusi berjalan baik,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).

Bahlil juga membantah tuduhan bahwa pemerintah membatasi impor untuk swasta. Menurutnya, kuota impor tahun ini justru dinaikkan 10 persen dibandingkan 2024. Ia mencontohkan, bila perusahaan tahun lalu mendapat alokasi 1 juta kiloliter, maka tahun ini mereka diizinkan mengimpor 1,1 juta kiloliter. “Jadi keliru kalau ada anggapan impor dibatasi. Faktanya sudah kita tambah,” tegasnya.

Dilansir dari Republika, Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa saat ini data kebutuhan dari SPBU swasta sedang dikumpulkan untuk kemudian diteruskan ke Pertamina. Pertamina nantinya yang akan menyesuaikan permintaan dengan stok yang ada. Jika diperlukan, impor tambahan pun akan dilakukan.

Dari sisi korporasi, Pertamina menegaskan siap mengikuti arahan pemerintah. Roberth Marchelino Verieza, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menyatakan komitmen perusahaan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik. “Kami selalu menjalankan instruksi pemerintah dan berupaya menjaga suplai tetap aman,” ujarnya, dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (3/9/2025).

Meski berbagai langkah sudah ditempuh, Bahlil mengingatkan bahwa kolaborasi dengan Pertamina menjadi solusi tercepat dan paling realistis bagi swasta. Pemerintah pun menyiapkan tim khusus untuk mengawasi perkembangan distribusi agar tidak menimbulkan dampak sosial lebih luas.