Kasus Siber Ferry Irwandi, TNI Ungkap Dugaan Pelanggaran Hukum

Nusavoxmedia.id – Nama Ferry Irwandi kembali mencuat di publik setelah TNI menyebut ada dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan dirinya. Isu ini menyeruak usai jajaran perwira tinggi TNI mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025), untuk meminta pandangan hukum terkait temuan dari patroli siber.

Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Komandan Satuan Siber TNI, menuturkan bahwa timnya menemukan sejumlah indikasi tindak pidana. Ia menyebut pernyataan Ferry soal algoritma internet menjadi salah satu hal yang dipersoalkan, meski detail dugaan pelanggaran belum diungkap ke publik. “Ada beberapa fakta yang kami peroleh, dan itu sedang kami kaji secara hukum,” ujarnya singkat usai konsultasi di Mapolda Metro Jaya.

Sembiring menambahkan bahwa pihaknya sudah mencoba menghubungi Ferry, tetapi gagal. Menurutnya, sambungan telepon tidak aktif meski stafnya sudah mencoba beberapa kali. “Kami sudah coba kontak, tapi tidak tersambung,” ungkapnya.

Namun klaim itu dibantah langsung oleh Ferry. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menegaskan nomor ponselnya masih sama dan wartawan bisa dengan mudah menghubunginya. “Tidak ada yang menghubungi saya, baik langsung maupun lewat tim. Nomor saya terbuka, tidak pernah ganti,” jelasnya, dilansir dari Kompas. Ferry menambahkan dirinya tidak tahu-menahu mengenai bentuk dugaan tindak pidana yang disebut TNI.

View this post on Instagram

A post shared by Ferry Irwandi (@irwandiferry)

Meski demikian, pria kelahiran Jambi tahun 1991 itu memastikan siap menjalani jalur hukum. “Saya tidak pernah dididik untuk lari atau bersembunyi. Kalau memang harus diproses hukum, mari jalani bersama. Ini negara hukum,” kata CEO Malaka Project tersebut dalam video pernyataannya. Ia bahkan menegaskan, ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara.

Baca Juga: Prabowo Lantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani

Kehadiran nama Ferry dalam sorotan aparat bukanlah hal baru. Konten-konten kritisnya di YouTube kerap menyinggung kebijakan pemerintah, terutama peran militer dalam urusan sipil. Dalam salah satu unggahannya Maret lalu, Ferry sempat mempertanyakan penggunaan operasi siber oleh TNI yang menurutnya berpotensi membungkam kebebasan berpendapat.

Kasus ini masih menunggu tindak lanjut dari pihak kepolisian. TNI menegaskan akan menempuh jalur hukum, sementara publik menanti penjelasan lebih rinci soal dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan pernyataan kreator tersebut.