Kejar Target Investasi, Pemerintah Optimalkan Sektor Informal

Jakarta, 27 Agustus 2025 – Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan sektor informal menjadi fokus pemerintah dalam upaya mencapai target investasi di sisa semester kedua tahun ini.

“Ketika industri berkurang, maka yang terjadi adalah lapangan kerja akan menyusut. Saat ini sektor informal lebih besar, yakni 60%. Roadmap ke depan adalah bagaimana membesarkan industri di sektor informal,” katanya, Rabu (27/8/2025), dalam kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Akankah Realisasi Investasi 2025 Capai Target?”

Sesuai tema diskusi yang diselenggarakan di Rumah Besar Gatotkaca tersebut, Fithra yakin target investasi akan tercapai. Apalagi, melihat capaian pada semester I 2025, investasi telah mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5% dari target Rp1.905,6 triliun, padahal Indonesia berada di tengah tantangan geopolitik dan tekanan ekonomi global.

Ia tak membantah kondisi geopolitik, Trump tariffs dan lain-lain, menjadi persoalan tersendiri dalam capaian penanaman modal asing (PMA) di semester I 2025. “Tapi, ini jadi resiliensi kita juga, karena dari Rp942,9 triliun itu, terdapat Rp432 triliun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Artinya, 54,1% capaian investasi ditunjang oleh PMDN. Performa ekonomi domestik setengahnya dari investasi itu. Ekonomi kita cukup resilient,” urainya.

Lebih lanjut, Fithra menegaskan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, persoalan lapangan kerja jelas termaktub dalam misi ketiga, yakni pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga: DPR Sahkan Revisi UU Haji dan Umrah: BP Haji Bertransformasi Jadi Kementerian Baru

Selain itu, pada misi keempat Asta Cita tentang penguatan sumber daya manusia, pemerintah menitikberatkan pada pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.

Senada, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, mengatakan publik kerap melihat investasi hanya dari masuknya investasi asing. Padahal, pertumbuhan ekonomi juga bisa digerakkan oleh UMKM.

“Kita harus mengubah stigma di masyarakat soal investasi yang secara negatif hanya dipandang milik kaum kapitalis. Kami berharap ke depan investasi, termasuk hilirisasi, bukan hanya mineral dan batubara, tapi juga hilirisasi UMKM, seperti membuat keripik pisang misalnya,” jelasnya.

Meski demikian, Bambang juga tak menampik pentingnya deregulasi untuk meningkatkan PMA. Ia mengaku sudah banyak menerima tamu dari anggota parlemen sejumlah negara, seperti China, Norwegia, Rusia, dan Singapura. Mereka berharap dapat dimudahkan berinvestasi di Indonesia.

“Kita berikan ruang kepada mereka untuk berkontribusi berinvestasi di berbagai sektor. Dari sisi politik, kami mendukung untuk memberikan ruang kepada mereka. Tinggal bagaimana pemerintah akan menyusun skema investasinya, apakah itu B to B atau G to G, itu ranah pemerintah,” jelas Bambang.