Putusan MK Melarang Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Nusavoxmedia.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan larangan bagi wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan lain, termasuk menjadi komisaris atau dewan pengawas badan usaha milik negara (BUMN). Ketentuan ini merupakan bagian dari putusan MK perkara nomor 21/PUU-XXIII/2025 dan berdasar pada UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Putusan dari MK ini menegaskan bahwa jabatan wakil menteri dan menteri memiliki status yang sama dan keduanya ditunjuk oleh presiden. Oleh karena itu, larangan merangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 juga berlaku bagi wakil menteri.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menegaskan bahwa 30 wakil menteri yang saat ini menjabat sebagai komisaris BUMN adalah inskonstitusional. Menurutnya, 30 wakil menteri tersebut harus segera melepaskan salah satu jabatannya.

Dia juga menambahkan bahwa tindakan BUMN yang masih mempertahankan wakil menteri sebagai komisaris dapat dianggap melanggar hukum dan berpotensi berujung pada sanksi pidana.

Sebagai respons, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk mengevaluasi posisi wamen yang merangkap jabatan ini. Menurutnya, putusan MK harus menjadi landasan dalam penunjukan komisaris BUMN. “Para wamen harus sukarela mengundurkan diri dari salah satu jabatannya demi ketaatan terhadap konstitusi,” Ujar Khozin.

Sebelumnya, MK telah menolak uji materi UU Nomor 39 Tahun 2008 dalam perkara nomor 21/PUU-XXIII/2025. Alasannya adalah pemohon, Juhaidy Rizaldy Roringkon, telah meninggal dunia. Namun, dalam pertimbangannya, MK kembali memperkuat larangan wakil menteri merangkap jabatan lain berdasarkan putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Hingga saat ini, ada 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih yang menjabat sebagai komisaris BUMN. Hal termasuk jadi komisaris di PT Telkom Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Jasa Marga, PT Perusahaan Listrik Negara, dan PT PLN Energi Primer Indonesia.