KDM Luncurkan Program Barak Militer untuk Siswa Nakal di Jawa Barat: Pro Kontra Mencuat

Nusavoxmedia.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, meluncurkan program kontroversial yang mengirim murid nakal ke barak militer untuk pembinaan karakter. Program ini resmi terlaksana pada 2 Mei 2025 kemarin dan targetnya pelajar SMP serta SMA yang terlibat kenakalan remaja, seperti tawuran, pergaulan bebas, hingga kecanduan game. Namun, kebijakan ini memicu pro dan kontra tajam di kalangan masyarakat, pendidik, hingga pemerhati anak.

Tujuan Program Barak Militer Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, mengatakan bahwa program ini bertujuan membentuk karakter mandiri, disiplin dan mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa. Menurut KDM, maraknya perilaku menyimpang di kalangan remaja, seperti geng motor dan tawuran, menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara. “Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar KDM pada 29 April 2025.

Program ini melibatkan TNI dan Polri, dengan kegiatan seperti olahraga, kesenian, pengembangan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat. Siswa tetap belajar seperti biasa, tetapi berada di lingkungan barak militer dengan pendekatan disiplin. KDM menekankan bahwa siswa hanya boleh ikut dengan persetujuan orang tua, dan mereka tetap mempertahankan status sebagai pelajar, dikutip dari Kompas.com.

Dukungan terhadap Program KDM

Sebagian pihak mendukung langkah KDM. Banyak orang tua, terutama yang kesulitan mendidik anak, menyambut baik program ini. Mengutip dari Kompas.com, salah satu orang tua di Purwakarta, Elly, mengaku lega menitipkan anaknya ke program ini. “Anak saya sering bolos dan susah dinasehati. Saya harap dia bisa berubah jadi lebih baik,” katanya pada 1 Mei 2025. Sebanyak 39 siswa di Purwakarta telah memulai pembinaan selama 14 hari di Resimen Artileri Medan 1 Kostrad, dengan rutinitas seperti olahraga dan konseling. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menegaskan bahwa ini bukan pelatihan militer, melainkan pendidikan karakter. “Kami fokus pada kedisiplinan, bukan mengajarkan perang,” ujarnya.

Kritik dari Berbagai Pihak

Namun, program ini menuai kritik keras. Pengamat militer Khairul Fahmi menilai pendekatan militer berisiko secara psikologis. “Yang dibutuhkan siswa bukan barak, tapi ruang belajar yang memulihkan,” katanya pada 30 April 2025. Psikolog anak juga mengkritik bahwa kenakalan remaja bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan solusi tunggal seperti barak militer. Sementara itu, aktivis mempertanyakan dasar hukum program ini, karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur penggunaan barak militer untuk pembinaan siswa. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyoroti risiko pelibatan TNI. “Ini menyalahi fungsi TNI dan berpotensi melanggar hak anak,” katanya pada 2 Mei 2025.

Dampak dan Tantangan ke Depan

Program ini telah berjalan di dua lokasi, yaitu Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung dan Markas Resimen Artileri Medan 1 Kostrad di Purwakarta. Namun, tantangan besar masih menanti. Banyak pihak khawatir siswa mengalami trauma jika pendekatan militer tidak seimbang dengan intervensi psikologis. Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas dapat memicu masalah hukum di masa depan.

Di sisi lain, program ini juga memicu diskusi di kalangan pendidik tentang perlunya pendekatan alternatif. Sebagai respon terhadap program ini, beberapa sekolah di Bandung mulai mengadakan pelatihan guru untuk menangani siswa bermasalah dengan pendekatan psikologis. Namun, tantangan besar tetap ada. Biaya operasional program ini juga menjadi sorotan, karena belum ada transparansi mengenai anggaran yang terkait dengan pembinaan murid di barak militer.

Penutup

Pro dan kontra ini menunjukkan bahwa penanganan kenakalan remaja membutuhkan pendekatan holistik. Disiplin memang penting, tetapi kebutuhan psikologis dan emosional anak tidak boleh diabaikan. Program pembinaan berbasis komunitas, konseling, dan pelatihan keterampilan bisa menjadi alternatif yang lebih humanis. Publik kini menanti langkah KDM untuk memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi siswa, bukan malah menciptakan masalah baru.